PILAR MERDEKA – Sistem pengadaan pemerintah semakin canggih dengan peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0. Peluncuran versi terbaru ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih melalui digitalisasi.
Sistem ini dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom).
Peresmian berlangsung di Istana Negara, bertepatan dengan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 pada Selasa (10/12/2024).
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Kepala LKPP Hendrar Prihadi.
Turut hadir pula Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah beserta jajaran direktur lainnya, memperlihatkan komitmen kuat untuk mendukung transformasi digital dalam sistem pengadaan pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya digitalisasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan efisien.
Dalam sambutannya, Presiden mengatakan, “Seluruh transaksi semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintahan Daerah wajib memanfaatkan katalog elektronik versi 6 ini mulai tanggal 1 Januari 2025.”
Sistem baru ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas di berbagai sektor pemerintahan.
Sistem Katalog Elektronik Versi 6.0 merupakan bagian dari misi pemerintahan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Sistem ini memungkinkan integrasi penuh dari perencanaan hingga pembayaran pengadaan. Beberapa fitur unggulannya meliputi kemudahan pembayaran bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK).
Pemantauan real-time untuk mencegah fraud, serta kemudahan menemukan produk yang bisa menggantikan impor dengan produksi dalam negeri.
Digitalisasi dalam pengadaan pemerintah membawa banyak manfaat. Biaya pengadaan dapat dipangkas hingga 20%-30%, sementara biaya administrasi menurun hingga 50%.
Selain itu, otomatisasi proses membuat waktu pengadaan lebih singkat.
Hal ini membuka peluang besar bagi pemerintah untuk merancang pengeluaran strategis, menghasilkan efisiensi anggaran hingga 15%-20%.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyatakan, “Fitur baru pada katalog elektronik memungkinkan siapa saja untuk memantau harga, spesifikasi produk, hingga gambar barang.”
“Kami berharap hal ini meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses pengadaan.”
Sistem ini memberikan pengalaman lebih baik bagi pengguna sekaligus memperkuat pengawasan publik terhadap pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Di sisi lain, Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah menilai peluncuran ini sebagai langkah nyata Telkom mendukung digitalisasi pemerintahan.
“Kami berharap dapat menghadirkan solusi pengadaan yang efisien, kompetitif, dan transparan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Telkom juga berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan digital inovatif yang mendukung program pemerintah.
Dengan hadirnya Katalog Elektronik Versi 6.0, Indonesia melangkah lebih jauh dalam transformasi digital.
Kolaborasi antara pemerintah dan Telkom tidak hanya mendorong transparansi tetapi juga membuka peluang bagi berbagai sektor untuk berkontribusi dalam membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan. (*/Mons)
