MEDAN, PILAR MERDEKA – Sekretaris Pengurus Wilayah (PW) Pemuda Muslimin Indonesia Sumatera Utara (Sumut) Chaerul Umam Sinaga dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) Sumut Rinno Hadinata menyarankan agar PT PLN memberikan kompensasi kepada pelaku UMKM.
Kompensasi diminta untuk pengusaha mikro, kecil dan menengah yang terkena dampak akibat peristiwa pemadaman listrik total atau blackout dari PLN yang terjadi pada 22 Mei 2026 lalu.
“Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) banyak mengeluh akibat peristiwa blackout yang terjadi pada 22 Mei lalu. Kompensasi perlu diberikan kepada UMKM,” saran Chaerul di rapat dengar pendapat (RDP) Komisi D, DPRD Sumut dengan Serikat Pekerja PT PLN Pusat dan Sumut, pihak Unit Induk Pembangunan (UIP) PT PLN Sumut serta Unit Induk Distribusi (UID) PT PLN Sumut.
Rapat dengar pendapat dipimpin Ketua Komisi D, DPRD Sumut Timbul Jaya Hamonangan Sibarani, Rabu (10/6).
Sementara itu, Rinno mengatakan mengenai blackout, banyak masyarakat yang tidak memahaminya.
“Kami sebagai sosial kontrol. Ingin PLN itu menjadi perusahaan yang dibanggakan. Oleh karena itu skema kompensasi akibat blackout perlu disampaikan kepada masyarakat. Kompensasi perlu diberikan kepada masyarakat atau UMKM,” saran Rinno.
Wakil Ketua Komisi D, DPRD Sumut Ir. H. Yahdi Khoir Harahap, MBA mengungkapkan blackout berdampak kepada pengusaha UMKM seperti pengusaha dimsum dan pengusaha tambak udang dan lainnya.
“Di daerah kami. Akibat blackout. Pengusaha tambak udang mengeluh. Udangnya mati di tambak sebanyak 20 ribu ekor,” ungkap Yahdi Khoir yang anggota DPRD Sumut dari daerah Pemilihan (Dapil) Sumut – V meliputi Kabupaten Batu Bara, Asahan dan Tanjung Balai.
Kepada masyarakat, pengusaha dan UMKM yang kena dampak blackout, himbau Yahdi, harus ada kompensasi dari PLN.
“Membèrian kompensasi itu profesional. Kami berharap kompensasi diberikan. Kompensasi di segerakan. Jika pemberian kompensasi tidak ada. PLN naif juga,” kata politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) Sumut itu penuh transparan.
Yahdi menyatakan memang betul blackout akibat bencana alam. “Tapi masyarakat perlu diberikan kompensasi dari PLN,” himbaunya lagi.
Ketua Komisi D, DPRD Sumut Timbul Jaya Hamonangan Sibarani berharap agar PLN perlu mempertimbangkan kompensasi kepada pelaku UMKM yang berdampak akibat terjadinya blackout PLN di 22 Mei lalu.
“PLN perlu memberikan kompensasi kepada masyarakat yang merugi,” tandas Timbul Jaya.
Senior Manager Niaga PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumut Maman Sulaeman menjelaskan pemberian kompensasi ada regulasinya.
“Jika kompensasi ada dari Kementerian ESDM dan PLN Pusat. Kami mengikutinya,” ujar Maman. (Fajaruddin Adam Batubara)
