MEDAN, PILAR MERDEKA – DPRD Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat paripurna dengan agenda tanggapan Fraksi-Fraksi terhadap pendapat Gubernur Sumut atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, SH, MKn, dan dihadiri pimpinan OPD di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Rabu (12/11/2026).
Dalam rapat itu, Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Sumut, Ir H Yahdi Khoir Harahap, MBA, menegaskan informasi label halal maupun tidak halal dalam ranperda tersebut harus dirumuskan secara jelas, mudah dilihat, dan mudah dipahami konsumen.
“Informasi produk merupakan hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” tegasnya lagi.
Yahdi Khoir Harahap mengatakan pengaturan dalam ranperda harus selaras dengan ketentuan jaminan produk halal dan kewenangan lembaga sehingga tidak menimbulkan kerancuan atau membebankan kewajiban di luar kewenangan pemerintah Provinsi. Konsumen harus memperoleh informasi yang jujur sebelum memutuskan untuk membeli atau menggunakan produk.
BPSK
Fraksi PAN juga menilai kata Yahdi Khoir, perlu penegasan peran dan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di dalam ranperda tentang penyelenggaraan perlindungan konsumen.
Masyarakat harus mengetahui kemana harus mengadu, bagaimana proses pengaduan dilakukan dan bagaimana sengketa dapat diselesaikan.
“Ketentuan di ranperda tentang penyelenggaraan perlindungan konsumen perlu memberikan penjelasan mengenai koordinasi BPSK dengan perangkat daerah, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), instansi terkait dengan tetap menghormati pembagian kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan,” sarannya.
Penguatan BPSK di Kabupaten/Kota harus menjadi agenda nyata, terang Yahdi, bukan sekedar harapan normatif.
“Akses masyarakat terhadap penyelesaian sengketa tidak boleh ditentukan jauh dekatnya lokasi layanan atau keterbatasan informasi. Pemerintah Provinsi perlu mendorong koordinasi dan penguatan layanan BPSK sesuai kewenangan.Termasuk dukungan sarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, edukasi publik dan pemanfaatan pengaduan digital,” imbuhnya.
Mitra Strategis
Ia mengungkapkan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) mitra strategis pemerintah daerah dalam menjangkau dan mendampingi masyarakat.
“Tugas LPKSM meliputi penyebaran informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak konsumen, pemberian nasehat, kerjasama dengan instansi terkait, bantuan kepada konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan serta pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat,” ungkapnya lagi.
Pemprovsu, himbau Yahdi, perlu mendorong tumbuh berkembangnya LPKSM, meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya dan membangun koordinasi berkelanjutan dengan perangkat daerah serta Pemerintah Kabupaten/Kota.
Fraksi PAN memandang, urai politisi senior PAN Sumut itu, perlindungan konsumen harus memberikan perhatian khusus terhadap sektor jasa keuangan. Termasuk perbankan, asuransi dan layanan berbasis teknologi. Selanjutnya data pribadi konsumen merupakan bagian penting dari hak konsumen yang harus dilindungi.
Ia menjelaskan dalam transaksi elektronik. Kerawanan terhadap data pribadi, kerahasian informasi dan privasi konsumen menjadi persoalan yang tidak dapat dianggap sepele. Pentingnya pengamanan data pengguna dan transaksi elektronik, termasuk prinsip kerahasiaan, integritas, ketersediaan, keauntentikan, otorisasi dan kenirsangkalan.
“Perlindungan konsumen bukan hanya urusan hukum dan perdagangan melainkan urusan keadilan sosial dan kepercayaan publik. Konsumen bukan pihak yang harus dibiarkan berjuang sendirian ketika dirugikan,” tandasnya.
Yahdi mengatakan pemerintah daerah harus hadir melalui pengaturan yang jelas, pengawasan konsisten dan pelayanan pengaduan yang dapat diandalkan.
“Keadilan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati oleh mereka yang memiliki kekuatan modal dan informasi. Keadilan ekonomi adalah hak setiap warga termasuk masyarakat kecil yang sering kali berada pada posisi lemah dalam bertransaksi barang dan jasa,” imbuhnya lagi.
Fraksi PAN DPRD Sumut, kata Yahdi, pada prinsipnya mendukung dan mendorong agar ranperda tentang penyelenggaraan konsumen dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. (Fajaruddin Adam Batubara)
