JAKARTA, PILAR MERDEKA – Resistansi Antimikroba atau Antimicrobial Resistance (AMR) bukan lagi sekadar ancaman masa depan. Masalah ini telah menjadi tantangan nyata bagi kesehatan masyarakat yang membutuhkan penanganan cepat, terpadu, dan berkelanjutan.
Hal tersebut ditegaskan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenag) RI, Dante Saksono Harbuwono, saat membuka Konferensi Regional Asia Pasifik tentang Resistansi Antimikroba (AMR) 2026 di Jakarta, Senin (9/11).
Wamenkes Dante menekankan bahwa resistansi antimikroba tidak muncul melalui wabah besar secara tiba-tiba, tetapi berkembang secara perlahan di berbagai sektor, mulai dari rumah sakit, peternakan, pertanian, sumber air, hingga lingkungan masyarakat.
Karena itu, Konferensi Regional Asia Pasifik ketiga yang diselenggarakan bersama ReAct Asia Pacific pada 9–10 November 2026 ini menjadi momentum penting untuk menerjemahkan komitmen kebijakan menjadi aksi nyata. Terlebih, ancaman mikroorganisme kebal obat tidak mengenal batas negara maupun sektor.
Data global menunjukkan, pada 2021 resistansi antimikroba secara langsung menyebabkan lebih dari 1,14 juta kematian di dunia dan berkaitan dengan 4,71 juta kematian lainnya. Di balik angka tersebut, terdapat ancaman nyata bagi berbagai kelompok masyarakat, mulai dari bayi baru lahir dengan sepsis, ibu pascapersalinan, petani, hingga lanjut usia.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Indonesia telah menetapkan komitmen pengendalian AMR melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Strategi Nasional Pengendalian AMR Sektor Kesehatan 2025–2029.
Melalui strategi tersebut, Indonesia menargetkan pada 2029 sebanyak 80 persen rumah sakit telah menjalankan Program Pengendalian AMR. Selain itu, 60 persen rumah sakit pemerintah ditargetkan patuh terhadap standar peresepan antibiotik sistemik secara empiris.
“Saat kita bertemu lagi nanti di tahun 2029, mari kita pastikan kita datang tidak hanya dengan rencana, namun membawa bukti dan hasil yang nyata,” tambah Wamenkes Dante.
Senada dengan hal tersebut, Direktur ReAct Asia Pacific, Dr. S.S. Lal, menilai tantangan terbesar pengendalian AMR saat ini terletak pada pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, masih terdapat kesenjangan antara komitmen yang tertuang dalam deklarasi dengan implementasi nyata, mulai dari kesesuaian rencana dan anggaran hingga penerapan pedoman dalam praktik peresepan antibiotik di masyarakat.
Konferensi yang dihadiri sekitar 90 delegasi dari 28 negara ini membahas tujuh pokok bahasan utama. Pembahasan mencakup percepatan implementasi Deklarasi Politik PBB 2024, jaminan akses terhadap antibiotik esensial, serta penerapan pendekatan One Health yang mengedepankan kolaborasi sektor kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.
Selain itu, forum juga membahas antimicrobial stewardship, yakni tata kelola penggunaan antibiotik secara bijak dan bertanggung jawab. Seluruh hasil pembahasan akan dirangkum dalam Multi-Stakeholder Recommendations Brief, sebuah dokumen rekomendasi lintas pemangku kepentingan yang akan menjadi bahan evaluasi bersama menjelang pertemuan PBB pada 2029.
Menutup pertemuan, Dr. Lal kembali menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman resistansi antimikroba. Menurutnya, upaya pengendalian AMR tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri karena ancaman tersebut melintasi batas negara dan kewenangan setiap sektor.
“Resistansi antimikroba tidak mengenal batas negara maupun kewenangan satu kementerian. Bakteri dan mikroorganisme lainnya tidak akan menunggu kita, jangan sampai kita yang justru saling menunggu,” tegasnya. (*/Mons)
