MEDAN, PILAR MERDEKA – DPRD Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyerahan hasil laporan BPK-RI atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tahun anggaran 2023.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Sumut DR. Sutarto, MSi, Senin (27/5). Hadir di rapat paripurna, Sekda Pemprovsu Arief S Trinugroho, pimpinan OPD di jajaran Pemprovsu, pejabat sipil dan militer.
Di rapat paripurna itu, anggota V BPK-RI DR. Ir H. Ahmadi Noor Supit, MM, CSFA, CGRE, CertDA, menyerahkan hasil laporan pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan Pemprovsu tahun anggaran 2023 kepada Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu) DR. Hassanudin dan Ketua DPRD Sumut Sutarto.
Dalam kata sambutannya dirapat paripurna. Anggota V BPK-RI H. Ahmadi Noor Supit, menegaskan hasil laporan pemeriksaan keuangan Pemprovsu untuk tahun anggaran 2023 wajar tanpa pengecualian (WTP).
H. Ahmadi Noor Supit menyarankan WTP harus memprioritaskan kesejahteraan rakyat. Selain itu, Pemprovsu harus memastikan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Sumatera Utara. “Mari kita terus membangun bangsa. Kesejateraan rakyat merupakan dambaan kita,”tegas H. Ahmadi Noor Supit.
Di rapat paripurna itu, Pj Gubsu Hassanudin mengapresiasi kinerja BPK-RI dan seluruh tim pemeriksa yang telah memeriksa laporan keuangan Pemprovsu tahun anggaran 2023.
“Pemprovsu mampu mempertahankan WTP selama sepuluh tahun. Kami terus bekerja. Kami menyadari masih banyak yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan keuangan Pemprovsu,”tegas Hassanudin.
Hassanudin berharap agar BPK-RI tetap memberikan bimbingan dan pengawasan keuangan agar Pemprovsu taat azas dan taat aturan. (Fajaruddin Adam Batubara)
