BOGOR, PILAR MERDEKA – Bogor kerap dikenang sebagai kota hujan, dingin, hijau dan berselimut kabut. Namun di balik rintik yang nyaris tak pernah absen itu, kota dan kabupaten ini menyimpan denyut lain yang tak kalah hidup: denyut kesenian.
Dari musik, sastra, teater, hingga seni rupa, Bogor menjadi ruang temu beragam praktik kreatif yang berakar pada tradisi Sunda, sekaligus bergulat dengan realitas urban yang terus berubah.
Gambaran itu mengemuka dalam Lingkar Diskusi Kebudayaan Sawala Dasa Wacana #8 yang digelar Sabtu sore, 10 Januari 2026, di Komplek Edukasi Putra Bangsa, Cijeruk, Kabupaten Bogor.
Dalam suasana yang akrab dan melingkar jauh dari kesan formal, para pelaku dan pemerhati seni mencoba membaca ulang atmosfir kreatif kesenian Bogor, sembari menatap kemungkinan kemungkinan ke depan.
Mengusung tema “Menimbang Atmosfir Kreatif Kesenian Bogor 2025, Menuju Resolusi 2026”, diskusi ini menghadirkan tiga pembicara dengan latar yang beragam.
Yakni, Putra Gara, Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Bogor (DKKB); Aan Handayani, musisi dan pegiat seni; serta Rahmat Iskandar, pemerhati seni budaya dan sejarah. Forum ini diselenggarakan oleh Daya Putra Bangsa, dengan Heri Cokro sebagai tuan rumah.
Putra Gara mengawali dengan sebuah catatan penting: dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan komunitas seni di Bogor justru banyak lahir dari ruang-ruang alternatif dan inisiatif mandiri.
“Semangat kolektif dan eksperimentasi menjadi ciri utama,” ujarnya. Kesenian tumbuh dari kegigihan, bukan dari kemapanan.
Namun di balik vitalitas itu, ia melihat rapuhnya fondasi ekosistem. Keterbatasan ruang berekspresi, minimnya dukungan berkelanjutan, serta absennya sistem yang berpihak pada proses kreatif masih menjadi persoalan klasik. “Atmosfirnya hidup, tapi belum kokoh,” kata Putra Gara, yang juga lama berkecimpung di dunia film, sastra, dan seni rupa.
Kesenian, lanjutnya, kerap hadir sebatas agenda seremonial tampil pada momen tertentu, lalu kembali sunyi. Padahal, bagi sebuah daerah, kesenian semestinya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, bukan sekadar pelengkap acara.
“Jika hanya hadir di panggung seremoni, kesenian sulit tumbuh secara berkelanjutan,” ujarnya.
Pandangan itu bergema dalam diskusi yang berlangsung cair. Peserta datang dari latar yang beragam: seniman, pemerhati budaya, warga biasa, komunitas senior, hingga ibu-ibu berkebaya. Dari lingkaran itu, muncul satu benang merah: masih adanya jarak yang belum ter-jembatani antara komunitas seniman dan birokrasi pemerintah.
Relasi keduanya kerap diliputi saling prasangka. Seniman menilai birokrasi terlalu kaku dan kurang peka terhadap dinamika kreatif. Sebaliknya, birokrasi sering kali belum memiliki peta yang utuh tentang potensi kesenian di wilayahnya, siapa pelakunya, apa kebutuhannya, dan sejauh mana dampak sosial dari kerja-kerja seni tersebut.
Hubungan yang terbangun pun cenderung administratif, belum berkembang menjadi kemitraan yang setara dan produktif.
“Situasi ini membuat dialog kebudayaan sering berhenti di permukaan,” ujar Prasetya, salah satu peserta diskusi. Tanpa keterbukaan dan saling percaya, ia menilai, kebijakan kebudayaan berisiko lahir tanpa pijakan realitas di lapangan.
Meski demikian, para peserta juga menyadari keterbatasan pembacaan mereka. Diskusi ini tidak dimaksudkan sebagai potret utuh kesenian Bogor, melainkan sebagai fragmen awal, terutama bagi mereka yang mengaku masih membaca lanskap kebudayaan Bogor sebagai pendatang baru.
Dalam konteks itulah, Sawala Dasa Wacana diposisikan sebagai ruang temu dan refleksi. Forum ini mengusung semangat silih asih, silih asah, silih asuh upaya membangun dialog yang cair, setara, dan saling menguatkan antara seniman, warga, dan pemangku kebijakan.
Putra Gara menyebut diskusi ini juga dapat dibaca sebagai bagian dari ikhtiar menyambut hadirnya Dinas Kebudayaan yang akan melengkapi pemerintahan Bupati Bogor Rudy Susmanto.
Ia mendorong agar hasil diskusi dirangkum sebagai bahan masukan kebijakan, bahkan disampaikan melalui kanal Lapor Pak Bupati, demi mendukung visi “Bogor Istimewa”.
“Ini pekerjaan rumah kita bersama, terutama para pemangku kebijakan,” katanya. Resolusi kebudayaan, menurut Putra Gara, tidak cukup dirumuskan di ruang rapat atau panggung seremoni. Ia menuntut keberanian untuk mengakui kerentanan ekosistem seni, kesediaan mendengar suara akar rumput, serta komitmen jangka panjang dalam merawat proses kreatif.
Sore itu, diskusi ditutup tanpa kesimpulan final. Namun satu catatan mengemuka: jika kesenian ingin benar-benar tumbuh dan berkelanjutan di Bogor, maka relasi antara seniman, masyarakat, dan birokrasi harus bergerak melampaui saling menduga menuju dialog yang terbuka, jujur, dan saling menguatkan.
Seperti hujan yang setia menyirami Bogor, kesenian pun memerlukan perawatan yang sabar agar dapat terus hidup dan memberi makna. (Agus Oyenk)
