MEDAN, PILAR MERDEKA – Dalam rangka menyukseskan Program Restorative justice, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) bersama Kanwil Kementerian Hukum menggelar Sosialisasi Pelatihan Serentak Tahap II yang diikuti para kepala desa/lurah Se-Sumatera Utara (Se-Sumut) secara virtual.
Kegiatan berlangsung di Kantor Gubernur, Biro Hukum Setda Pemprovsu, Senin (19/05). Kepala Bagian Bantuan Hukum Fredy mengatakan kegiatan pelatihan pararel desa bersama Pemprovsu dan Kanwil Kemenkum Sumut adalah tentang Penanganan Permasalahan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif di Provinsi Sumut.
Pelatihan Paralegal Desa ini, rencananya akan dimulai pada 3 Juni 2025. Bertujuan untuk mempersiapkan warga desa/kelurahan menjadi mediator dalam meyelesaikan sengketa/permasalahan hukum yang terjadi di wilayah Sumut.
Kata Fredy, paralegal yang dilatih akan menjadi mediator di wilayah setiap desa/kelurahan masing-masing untuk menengahi permasalahan hukum. “Dengan ditegakkannya Restorative Justice dalam tindak pidana ringan maka akan mengurangi jumlah perkara yang masuk dalam ranah ligitasi,”jelas Fredy.
Menurutnya, hal ini akan memberikan keadilan bagi korban karena diperhatikan kerugian yang dialaminya, dan menghemat anggaran yang seharusnya dikeluarkan oleh pemerintah dalam menangani pelaku pidana. “Pendaftaran akan ditutup tanggal 23 Mei 2025 dan Pelatihan akan dimulai tanggal 3 Juni 2025,” katanya.
Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Sumut Ferry Ferdiansyah mengatakan, keikutsertaan anggota Kadarkum dalam Parletak II akan mendorong pembentukan dan aktualisasi Posbankum Desa/Kelurahan di Provinsi Sumut.
“Terdapat 51 Organisasi Bantuan Hukum/Lembaga Bantuan Hukum di Provinsi Sumut yang terbagi di 693 kelurahan dan 5.417 desa, yang tersebar di 33 kabupaten/kota,” katanya.
Ia berharap, seluruh anggota paralegal yang mengikuti kegiatan ini diharapkan segera untuk melakukan pendaftaran, dan seluruhnya dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan baik. (Mons)
