BerandaKesehatanKemenkes: 80% Wilayah Bebas Malaria, Indonesia Kejar Eliminasi 2030

Kemenkes: 80% Wilayah Bebas Malaria, Indonesia Kejar Eliminasi 2030

JAKARTA, PILAR MERDEKA – Eliminasi malaria di Indonesia bukan pekerjaan singkat. Pemerintah menegaskan perjuangan menuju Indonesia Bebas Malaria 2030 membutuhkan konsistensi panjang, strategi berkelanjutan, serta dukungan semua pihak di setiap daerah.

Pernyataan itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, dr. Andi Saguni, saat memperingati Hari Malaria Sedunia 2026 di Jakarta, Kamis (30/4).

Komitmen tersebut memperkuat langkah pemerintah untuk mencapai target besar Indonesia sepenuhnya bebas malaria pada tahun 2030. Target itu juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs.

Eliminasi malaria hingga tahun 2026 menunjukkan hasil yang menggembirakan. Sebanyak 412 dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia atau sekitar 80 persen telah resmi dinyatakan bebas dari penularan malaria.

Tidak hanya itu, tujuh provinsi juga berhasil menyandang status bebas malaria. Ketujuh provinsi tersebut yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, DI Yogyakarta, dan Sumatera Selatan.

Di balik capaian itu, ancaman malaria ternyata belum benar-benar hilang. Pemerintah masih menghadapi tantangan besar di kawasan timur Indonesia, khususnya Tanah Papua.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah kasus malaria pada tahun 2025 mencapai 706.297 kasus. Angka itu meningkat 30 persen dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 543.965 kasus.

Dari total kasus nasional tersebut, sekitar 674.046 kasus atau 95 persen terkonsentrasi di kawasan Papua yang mencakup enam provinsi. Kondisi itu menjadikan Papua sebagai perhatian utama pemerintah dalam upaya eliminasi malaria nasional.

“Secara kewilayahan, dari seluruh kasus malaria di Indonesia, 95 persen berasal dari kawasan Papua yang mencakup enam provinsi. Ini menjadi atensi kita bersama untuk bisa segera diwujudkan eliminasinya,” ujar Andi, yang dilansir Pilar Merdeka.Com dari kemenkes.go.id, Jumat (1/5).

BACA JUGA  Relawan TCK Kemenkes Pulihkan Luka Batin Anak Korban Bencana Aceh Tamiang

Meski angka kasus meningkat tajam, Kementerian Kesehatan menilai kondisi tersebut bukan sebuah kemunduran. Lonjakan kasus justru dipicu meningkatnya penemuan kasus aktif di lapangan serta perbaikan sistem pelaporan digital melalui Sistem Informasi Surveilans Malaria (SISMAL).

Pemerintah tetap optimistis target eliminasi malaria di Papua dapat tercapai. Optimisme itu muncul setelah Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat Daya berhasil meraih status Bebas Malaria.

Keberhasilan Maybrat menjadi bukti bahwa wilayah di Papua juga mampu menghentikan penularan malaria. Capaian tersebut sekaligus menjadi harapan baru bagi daerah lain di Bumi Cenderawasih.

Untuk menekan kasus di wilayah endemis tinggi, pemerintah menerapkan strategi TOKEN atau Temukan, Obati, dan Kendalikan Vektor.

Strategi ini menyasar kelompok masyarakat dengan mobilitas tinggi seperti pekerja tambang, perambah hutan, anggota TNI, Polri, hingga masyarakat adat di wilayah terpencil.

Intervensi dilakukan melalui pembagian kelambu antinyamuk dan pengobatan pencegahan secara terarah guna memutus rantai penularan malaria.

Namun, pemerintah juga mengingatkan daerah yang sudah bebas malaria agar tidak terlena. Ancaman penularan kembali masih sangat mungkin terjadi.

“Bagi daerah yang sudah bebas, perjuangannya belum selesai. Mempertahankan status tersebut tidak kalah beratnya. Ada beberapa daerah justru mengalami lonjakan kasus, bahkan sampai Kejadian Luar Biasa (KLB) setelah sebelumnya dinyatakan bebas,” tegas Andi.

Tingginya mobilitas penduduk serta iklim tropis Indonesia yang mendukung perkembangan nyamuk Anopheles menjadi ancaman nyata bagi daerah bebas malaria.

Karena itu, pengelolaan lingkungan seperti penataan tambak, lahan tambang terbengkalai, dan rawa-rawa dinilai sangat penting. Upaya tersebut membutuhkan kerja sama lintas kementerian, sektor swasta, dan masyarakat luas.

Sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan daerah dalam menghentikan penularan malaria, Menteri Kesehatan dijadwalkan menyerahkan Sertifikat Eliminasi Malaria kepada para bupati dan wali kota yang sukses mempertahankan wilayahnya bebas malaria sepanjang tahun lalu. (Mons)

Google

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

- Advertisment -

DAERAH