JAKARTA, PILAR MERDEKA – Kader “Banteng” Kebumen panas-dingin beberapa hari terakhir. Suasana itu terekam dari pengembalian berkas pendaftaran bakal calon bupati dari dua pihak. Pihak pertama disambut dingin oleh kader karena dinilai berkhianat saat Pilpres lalu. Sedangkan, pihak kedua disambut antusias.
Yang disambut dingin oleh kader Banteng adalah bacabup Arif Sugiyanto, sekalipun ia adalah seorang petahana. Sementara, para kader PDIP justru sangat antusias mengawal pendaftaran bacabup H. Yulianto yang merupakan kader PDIP.
Fakta di lapangan itulah yang terekam dan viral hingga ke berbagai platform media sosial akhir-akhir ini. Salah satunya, kegiatan penolakan terhadap bacabup Arif Sugiyanto oleh seluruh PAC (Pengurus Anak Cabang) PDIP Kebumen. Dalih mereka kompak: “Arif Sugiyanto Pengkhianat PDIP”.
Seperti diketahui, pada Pilkada yang lalu, PDIP menjadi salah satu penyokong utama Arif. Sementara, PDIP adalah “penguasa” DPRD Kabupaten Kebumen dengan 12 kursi.
Setelah terpilih dan menang (melawan kotak kosong), Arif berubah kiblat ada saat Pilpres 2024 lalu. Ia secara sangat transparan mendukung capres-cawapres 01, Prabowo – Gibran, dan tidak mendukung capres-cawapres PDIP, Ganjar Pranowo – Mahfud MD.
Sikap ini pula yang membuat kader Banteng murka, seperti disuarakan Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik DPD PDIP Kebumen, Nuryanto Pramudono. “Sikap mendukung capres lain, dan tidak mendukung capres yang diusung PDIP, bukan saja keliru secara fatsun politik, tetapi sebuah pengkhianatan terhadap keputusan partai,” ujar Nuryanto.
Nuryanto bahkan menegaskan, “Kalau sampai pusat (DPP PDIP-red) memberikan rekomendasi kepada Arif Sugiyanto, bisa dipastikan PDIP Kebumen hanya gerbong kosong tanpa isi.”
Aksi penolakan terhadap Arif menjadi suara bulat ketika semua PAC bersatu. Aksi “menolak pengkhianat Arif” melibatkan antara lain Jaro (Kec. Prembun), Sajim (Kec. Karanggayam), Suratman (Kec. Puring), Triyono (Kec. Pejagoan), Sriyono (Kec. Kutowinangun), Sukardi (Kec. Petanahan), Herry Sunaryo (Kec. Gombong), Nurhidayat (Kec. Buluspesantren), Sapari (Kec. Alian), dan Sukardi (Kec. Mirit).
Selain itu hadir pula Teguh Budi Santoso (Wakil Ketua PAC PDIP Kebumen), Ngadimin (Kec. Prembun), B Kurmadi (Kec. Poncowarno), Rahmat (Kec. Sempor), Slamet (Kec. Ambal) dan Marbani (Kec. Klirong).
“Kebumen Sugih”
Dari aspirasi yang berkembang, mereka tampaknya lebih condong jika PDIP mengusung kadernya sendiri. “Jelas, kami lebih memilih calon dari internal dibandingkan harus memilih calon lain, apalagi calon yang sudah terang-terangan berkhianat dan tidak tegak lurus dengan kebijakan partai,” tegas Nuryanto.
Sikap itu tergambar ketika H. Yuliyanto mengembalikan formulir pendaftaran. Selain dimeriahkan iring-iringan barongsai, Yulianto juga diantar para kader PDIP dari berbagai kecamatan di Kebumen.
Awak media tak kalah antusias menyambut Yuli, begitu ia akrab disapa. Saat wartawan bertanya, “Apakah siap jika harus bersaing melawan petahana?”, sigap Yuli menjawab, “Siap. Harus optimistis: Yuli Bupati Kebumen!” katanya sambil tertawa ramah.
Yuli punya program “Kebumen Sugih”. Sebuah program strategis untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Kebumen. “Jangan sampai Yuli jadi bupati, ada rakyat yang tidak bisa ‘ngliwet’ (menanak nasi-red),” kata Yuli yang murah senyum itu.
Beberapa program kongkrit yang ia sedia jalankan (jika menjadi bupati) di antaranya Kartu Kebumen Sehat, Kartu Pangan Kebumen, Obat Gratis, Umroh, serta pembangunan pabrik dan infrastruktur untuk mendukung keberlangsungan program “Kebumen Sugih”.
Saat diminta menilai kepemimpinan petahana Arif Sugiyanto, spontan Yuli menjawab, “Pak Arif cukup baik. Yang kita nilai baik, tentu kita lanjutkan. Dan yang jelas, Yulianto bisa lebih baik (dari Arif),” katanya mantap.
Gedung PDIP
Tak hanya memikirkan pembangunan Kebumen, Yuli juga memperhatikan kebutuhan kantor partainya. “Sebagai partai besar, PDIP harus memiliki gedung yang representatif. Saya bertekad mewujudkannya,” kata Yuli, kader PDIP yang berhasil meraih salah satu kursi legislative DPRD Kebumen dalam Pileg lalu.
Selama ini Yuli prihatin, bahkan untuk mengumpulkan kader se-kabupaten saja, tidak bisa. “Terus terang, pembangunan kantor (PDIP Kabupaten Kebumen) termasuk yang menjadi prioritas saya,” tambah Yuli.
Nah, ditanya terkait rekomendasi DPP, Yuli optimis akan jatuh ke tangannya. Ia bersama Ketua DPD PDIP Kebumen, akan menjalani proses turunnya rekom ke DPP PDIP di Jakarta. “Ketua tentu lebih berpengalaman. Saya tinggal menjalani dan mengikuti saja prosesnya. Insya Allah rekom Cabup Kebumen jatuh ke kader banteng sendiri, bukan ke kader lain,” ujarnya.
Mulai Panas
Sesuai ketentuan, Pilkada serentak mendatang, berlangsung November 2024. Tak heran jika suhu politik Kebumen mulai panas. Sejumlah elit politik dari Kabupaten dengan luas 1.281 km persegi itu, sudah “wira-wiri” rembug-sana-rembug-sini membahas kandidat bupati mendatang.
Manuver politik terjadi beberapa waktu lalu, ketika mantan Sekda Kebumen Adi Pandoyo mengambil formulir pendaftaran untuk posisi Bakal Calon Wakil Bupati. Saat ditanya wartawan mengapa tidak mengambil formulir pencalonan sebagai bupati, ia menepis diplomatis, “Sadar kapasitas dan posisi.”
Adi Pandoyo adalah mantan narapidana yang divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jawa Tengah, untuk kasus suap dan gratifikasi. Adi Pandoyo ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) 16 Oktober 2016. Sedangkan vonis hakim Penggadilan Tipikor Semarang, dijatuhkan pada 5 September 2017. Ia pun langsung mendekam di penjara Kedungpane, Semarang, dan baru bebas kurang dari 3 tahun yang lalu.
Menyusul kemudian, incumbent Arif Sugiyanto yang pada hari Kamis (16/5) menyerahkan berkas bakal calon bupati ke kantor DPC PDIP Kabupaten Kebumen di Jalan Sarbini.
Peta Politik
Jika PDIP menolak memberikan rekomendasi kepada Arif dan memilih kadernya sendiri (Yulianto), itu artinya pasangan incumbent harus berjuang meraih rekom partai lain.
Dari kabar yang beredar di wilayah Kebumen, masih terbuka peluang munculnya kandidat alternatif di luar sosok Arif dan Yuli. Sejumlah parpol dikabarkan telah membangun komunikasi politik untuk mengusung calon “selain Arif”.
Jika wacana ini terus bergulir, sangat mungkin Arif justru gagal maju karena tidak mendapatkan rekomendasi dari parpol mana pun. Atau kalaupun mendapatkan rekom, datang dari partai dengan kursi kecil, yang tidak punya kemampuan mengusung calon wakil bupati sendiri. (*)
