MEDAN, PILAR MERDEKA – DPRD Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumut, Rabu (11/11/2026).
Dalam rapat paripurna itu, juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sumut M Faisal, B.IRKH, MH mengatakan perubahan bentuk hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) bukan sekedar perubahan nomenklatur atau penyesuaian kelembagaan.
“Perubahan harus menjadi momentum pembenahan tatakelola, peningkatan profesionalisme, optimalisasi aset dan penguatan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karena itu, perubahan bentuk hukum perlu diikuti strategi bisnis yang terukur, pengelolaan yang transparan dan target kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegas M Faisal.
Ia menyarankan agar aset yang dikelola perusahaan harus memberikan nilai tambah bukan sekedar tercatat dalam administrasi. Rencana bisnis mencatat 16 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Medan, Deli Serdang, Binjai, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Karo hingga dua bidang di Provinsi Aceh. Sebagian di antaranya terikat kerjasama bangun guna serah. Sebagian disewakan kepada pihak ketiga dan sebagian lagi belum dimanfaatkan.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) perlu memastikan inventarisasi aset, kejelasan status hukum, kondisi, nilai, penggunaan dan potensi pengembangannya sebelum seluruh kekayaan perusahaan dialihkan ke Perseroda,” sarannya lagi.
M Faisal menghimbau agar seluruh perjanjian kerjasama yang sedang berjalan perlu dievaluasi. Termasuk kewajaran nilai kontribusi, jangka waktu dan kepatuhan mitra. Penilaian aset, pemilihan mitra, penetapan nilai kerjasama dan pengawasannya harus dilakukan secara transparan.
“Perubahan menjadi Perseroda menuntut pengelolaan berdasarkan kompetensi, integritas dan kemampuan menjalankan strategi bisnis. Direksi harus mampu meningkatkan penjualan, mengendalikan biaya, mengelola resiko dan memastikan operasional berjalan efektif. Komisaris harus mengawasi pencapaian target, kepatuhan dan kualitas keputusan manajemen,” himbaunya lagi.
Fraksi PAN memandang, terang M Faisal, perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Aneka Jasa dan Industri menjadi Perusahaan Perseroda perlu diarahkan pada pembenahan tatakelola, peningkatan kinerja usaha, optimalisasi aset, profesionalisme pengurus dan penguatan terhadap PAD.
“Perubahan harus memberikan kepastian mengenai kedudukan perusahaan, perlindungan aset, mekanisme pengawasan dan arah pengembangan usaha,” ujarnya. (Fajaruddin Adam Batubara)
