MEDAN, PILAR MERDEKA – Pemulihan pasca bencana alam di Sumatera Utara (Sumut) menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kerusakan yang terjadi tidak hanya melukai alam, tetapi juga mengganggu kehidupan masyarakat di banyak daerah. Jalan rusak, akses terputus, dan aktivitas warga terhambat menjadi kenyataan pahit yang dirasakan bersama.
Pemulihan pasca bencana alam Sumatera Utara kini ditangani secara serius oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut. Pemerintah provinsi memilih langkah kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten dan Kota untuk memastikan penanganan berjalan menyeluruh dan tepat sasaran.
Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Sumut, Ihsanul Fatta, ST, M.Si, menegaskan bahwa daerah yang terdampak bencana menjadi atensi khusus pemerintah. Pernyataan ini disampaikan dalam jumpa pers di anjungan Dekranasda Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Rabu (21/1).
“Kabupaten/Kota yang berdampak ini menjadi atensi. Di 2026 ini, penuntasan secara total,” tegas Ihsanul Fatta di hadapan awak media.
Bencana alam di Sumatera Utara telah menyebabkan kerusakan serius pada infrastruktur jalan. Berdasarkan data Dinas PUPR Sumut, terdapat 18 Kabupaten/Kota yang terdampak, dengan 19 titik badan jalan mengalami kerusakan akibat bencana.
Kerusakan ini tidak hanya merusak aspal dan badan jalan. Dampaknya terasa langsung oleh masyarakat yang menggantungkan hidup pada kelancaran akses transportasi, baik untuk bekerja, bersekolah, maupun menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari.
Untuk kondisi darurat, penanganan tanggap darurat pasca bencana telah dilakukan di sejumlah lokasi. Salah satu wilayah yang mendapatkan perhatian khusus adalah Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, yang menjadi titik penanganan segera akibat dampak bencana.
“Untuk penanganan tanggap darurat ada di beberapa titik, seperti di Langkat di daerah Tanjung Pura,” ujar Ihsanul Fatta.
Memasuki tahun 2026, pemulihan infrastruktur Sumatera Utara akan dilakukan secara menyeluruh. Dinas PUPR Sumut memastikan kolaborasi erat dengan pemerintah Kabupaten dan Kota agar perbaikan tidak bersifat sementara, melainkan tuntas dan berkelanjutan.
Langkah ini diharapkan mampu memulihkan kembali denyut kehidupan masyarakat Sumatera Utara, sekaligus menjadi bukti kehadiran negara di tengah warga yang terdampak bencana. (Fajaruddin Adam Batubara)
