BOGOR, PILAR MERDEKA – Bupati Bogor Rudi Susmanto menerima perwakilan Pamong Budaya Bogor di Pendopo Soekarno Hatta, Rabu (12/11/2026). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi Pamong Budaya Bogor yang sebelumnya disampaikan melalui surat permohonan serta aksi penyampaian pendapat bersama sejumlah budayawan.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati menyampaikan bahwa Pamong Budaya Bogor tetap diberikan fasilitas untuk menempati lokasi yang selama ini digunakan sebagai tempat beraktivitas kebudayaan di kawasan Gedung Kesenian dan Olahraga Kabupaten Bogor.
Selain itu, Bupati bersama jajaran pemerintah daerah berkomitmen untuk mengintensifkan komunikasi dan pertemuan dengan Pamong Budaya Bogor guna membahas rencana relokasi secara lebih lanjut.
Usulkan Kampung Loa Tamansari
Sementara itu, Ketua Pamong Budaya Bogor, Ki Sumantri, menegaskan bahwa pihaknya tetap mengusulkan Kampung Loa, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, sebagai lokasi relokasi.
Menurutnya, Tamansari memiliki nilai historis dan spiritual yang kuat serta memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai Kesundaan dan Wangsit Siliwangi. Kawasan tersebut dinilai berpotensi dikembangkan sebagai ruang aktivitas, pelestarian, dan pengembangan kebudayaan Sunda.
Usulan tersebut didasari kebutuhan akan ruang kebudayaan yang dapat menjadi wadah bagi para budayawan, seniman, serta generasi muda untuk mengenal, mempelajari, dan mengembangkan warisan budaya leluhur.
Pamong Budaya Bogor berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian terhadap keberadaan fasilitas kebudayaan Sunda, sebagaimana fasilitas bagi berbagai aktivitas keagamaan dan sosial yang telah tersedia di wilayah tersebut.
Memiliki Landasan Hukum yang Kuat
Dalam kesempatan yang sama, Santi Chintya Dewi, S.H., selaku kuasa hukum Pamong Budaya Bogor, menegaskan bahwa perjuangan tersebut memiliki landasan konstitusional yang jelas.
Adapun dasar hukum yang menjadi pijakan perjuangan di antaranya: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 32 ayat (1), yang menegaskan kewajiban negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, khususnya Pasal 5 dan Pasal 6, yang mengatur upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang mengatur pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya serta kawasan bersejarah.
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemajuan Budaya Daerah dan Cagar Budaya Daerah, sebagai landasan bagi pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan mengembangkan kebudayaan daerah.
Peraturan Bupati Bogor tentang Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah, sebagai pedoman teknis pelaksanaan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Bogor.
Pamong Budaya Bogor memandang bahwa keberadaan ruang kebudayaan bukan sekadar persoalan tempat beraktivitas, melainkan bagian dari upaya menjaga identitas, jati diri, dan warisan budaya Sunda agar tetap hidup serta berkembang di tengah masyarakat.
Melalui pertemuan tersebut, Pamong Budaya Bogor menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Bogor beserta seluruh pihak yang telah memberikan perhatian dan terlibat dalam perjuangan pemajuan kebudayaan.
Pamong Budaya Bogor juga mengajak seluruh elemen masyarakat, budayawan, tokoh adat, dan pemerhati kebudayaan untuk terus mengawal proses perjuangan ini hingga terwujudnya ruang kebudayaan yang representatif bagi pelestarian dan pengembangan budaya Sunda di Kabupaten Bogor. (Heri)
