MEDAN, PILAR MERDEKA – Jalan Huta Lantosan, Nagori Gunung Bayu, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun kini menjadi polemik.
Pasalnya jalan Huta Lantosan di duga keras masuk ke kawasan HGU PTPN -IV Kebun Gunung Bayu Regional II.
Masyarakat Huta Lantosan, Nagori Gunung Bayu, mengadukan persoalan polemik jalan lingkar Huta Lantosan ke DPRD Sumatera Utara (Sumut).
Tujuannya agar pengaspalan jalan Huta Lantosan yang dibiayai dari anggaran dana Desa tidak ada lagi polemik antara masyarakat Huta Lantosan dengan pihak PTPN-IV Gunung Bayu Regional II.
Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A, DPRD Sumut dengan warga Huta Lantosan, di gedung dewan, Selasa (9/12).Warga menyampaikan aspirasinya ke Ketua Komisi A, DPRD Sumut Assoc Prof. Usman Jakfar, Lc, MA.
Di rapat dengar pendapat itu, warga Huta Lantosan, Nagori Gunung Bayu, Hasnah Sinaga mengatakan jalan Huta Lantosan sudah lama menjadi jalan umum.”Di Huta Lantosan saya ini generasi ke IV. Sepanjang pengetahuan saya. Jalan Huta Lantosan sudah lama menjadi jalan umum,” ujarnya.
Hal senda juga dikemukakan tokoh masyarakat Huta Lantosan, Nagori Gunung Bayu, Zul Purba. “Kami keberatan jalan Huta Lantosan di klaim masuk ke HGU PTPN-IV kebun Gunung Bayu. Jalan itu jalan umum bagi warga. Kami ingin memperbaikinya,” tegasnya.
Terkait polemik jalan Huta Lantosan. Manager PTPN-IV Kebun Gunung Bayu, Eka Kurnia Ritonga menjelaskan pada tanggal 25 dan 26 Agustus 2025 telah digelar pertemuan dengan perwakilan masyarakat dan instansi terkait guna membahas jalan Huta Lantosan. “Berbagai pihak menyepakti dan sepakat agar HGU PTPN-IV Kebun Gunung Bayu diadakan pengukuran ulang,” ujar Eka Kurnia.
Eka juga mengungkapkan PTPN-IV Kebun Gunung Bayu berencana untuk memperbaiki jalan Huta Lantosan menuju Sei Mangke. “Rencananya di semester I tahun 2026 jalan dari Huta Lantosan menuju Sei Mangkei diperbaiki,” ujarnya.
Ketua Komisi A, DPRD Sumut Assoc Prof. Usman Jakfar, Lc, MA berharap agar ada win-win solution terhadap persolan jalan Huta Lantosan.
“Kanwil Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sumut dan ATR/BPN Simalungun harus melihat kemaslahatan warga Huta Lantosan, Nagori Gunung Bayu dan kemaslahatan PTPN-IV Kebun Gunung Bayu. Perlu win-win solution. Jangan ada konflik horizontal antara warga Huta Lantosan, Nagori Gunung Bayu dan PTPN-IV Kebun Bayu,” himbau Usman Jakfar di saat rapat dengar pendapat itu.
Harmonisasi warga Huta Lantosan, Nagori Gunung Bayu dan PTPN-IV Kebun Gunung Bayu, harap Usman, harus terjalin dengan baik.
Anggota Komisi A, DPRD Sumut Dr. Hefriansyah, SE, MM menyarankan agar agar manajemen PTPN-IV memberikan izin untuk merehabilitasi jalan Huta Lantosan karena masyarakat punya kemampuan untuk merehabilitasi jalan itu.
Mengingat HGU PTPN-IV Kebun Gunung Bayu dalam waktu dekat ini habis, Hefriansyah menyarankan agar Pemerintah Daerah mengajukan pelepasan jalan Huta Lantosan ke Meneg BUMN dan Direksi PTPN-IV.
“Jalan Huta Lantosan untuk kepentingan sosial. Kita berharap jalan Huta Lantosan dilepaskan dari aset PTPN-IV Kebun Gunung Bayu,” sarannya lagi. (Fajaruddin Adam Batubara)
