MEDAN, PILAR MERDEKA – Sekretaris Komisi D, DPRD Sumatera Utara (Sumut) Defri Noval Pasaribu, SE, MSP menyarankan Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menjadi leading sektor dalam penanganan banjir di Kota Medan dan Deli Serdang.
“Ke depan PUPR Pemprovsu perlu membuat perencanaan untuk mengatasi banjir di Kota Medan dan Deli Serdang. Leading sektornya PUPR,”saran Defri Noval, saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan instansi terkait guna mengatasi banjir di Kota Medan dan Deli Serdang.
Rapat dengar pendapat berlangsung di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, No. 5, Kota Medan, Rabu (02/07).
RDP dihadiri Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Kontruksi (SDABMBK) Pemerintah Kota (Pemko) Medan Gibson Panjaitan, Sekretaris SDABMBK Pemko Medan Willy Irawan, Perwakilan dari Dinas PUPR Pemprovsu, Amir H. Pasaribu.
Kemudian Kepala Dinas SDABMBK Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang Janso Sipahutar, Kepala Bidang Keterpaduan Program dan Infrastruktur (KPI) Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera – II Robi Indra G serta lainnya.
Anggota Komisi D, DPRD Sumut yang hadir yakni, Viktor Silaen, Benny Harianto Sihotang, Kiki Handoko dan Makmur Marpaung.
Defri menyarankan BBWS Sumatera – II memprogramkan normalisasi enam sungai di Sumatera Utara untuk mengatasi banjir.
Di RDP itu, H. Jumadi, S.Pd.I, M.I.Kom mengungkapkan sungai busuk atau parit busuk (parbus) yang mengalir di Kecamatan Medan Area, Medan Denai, Medan Timur hingga ke kawasan Deli Serdang, tidak dirawat. “Sungai busuk atau parit busuk (parbus) itu wewenang siapa. Sungai busuk atau parbus itu perlu menjadi perhatian,” tegas Jumadi.
Plt. Kepala Dinas SDABMBK Pemko Medan Gibson Panjaitan menegaskan parbus memiliki nama yang banyak. Salah satu namanya adalah Sei Kera.
“Pangkalnya Medan Area, Medan Denai, Medan Timur dan terus ke Deli Serdang. Parbus atau Sei Kera. Punya masalah karena kumpulan dari saluran-saluran air,” ujar Gibson.
Terkait wewenang sungai, Gibson dan Kepala Dinas SDABMBK Pemkab Deli Serdang, Janso Sipahutar berupaya menjelaskan secara singkat mengenai keberadaan sungai-sungai itu. Yakni, bila sungai itu tersebut melintasi Kabupaten/Kota, kemungkinan tanggungjawab Provinsi. Namun, bila sungai melintasi dua Provinsi, Itu wewenang BBWS.
Kendati demikian, Jumadi berharap agar sungai busuk atau parbus jadi perhatian untuk mencegah banjir. (Fajaruddin Adam Batubara)
