MEDAN, PILAR MERDEKA – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak mengatakan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD itu baik.
“Pokir DPRD tujuannya baik. Anggota dewan bisa mengakomodir aspirasi masyarakat,” tegas Johanis di saat menjadi pembicara di rapat koordinasi pencegahan korupsi, kolaborasi KPK dan DPRD Sumatera Utara.
Rapat berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Sumatera Utara (Sumut), Jalan Imam Bonjol No.5, Kota Medan, Selasa (30/9).
Johanis menjelaskan Pokir anggota dewan membawa kebaikan yang bertujuan untuk keadilan dan kemakmuran.
Di rapat koordinasi itu, anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Gerindra H. Aripay Tambunan menyatakan tidak ada niat untuk korupsi di Pokir. “Di Pokir-Pokir kami, tidak ada niat untuk korupsi,” tegas Aripay.
Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Gerindra Thomas Dachi menjelaskan Pokir DPRD dilegitimasi dan direalisasikan untuk masyarakat tingkat bawah.”Pokir, supaya terwujudnya aspirasi masyarakat,” tandas Thomas.
Rapat koordinasi itu dipimpin Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, SH, MKn. Hadir di rapat, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya, BSc, segenap anggota DPRD Sumut dan pimpinan OPD di jajaran Pemprovsu. (Fajaruddin Adam Batubara)
