MEDAN, PILAR MERDEKA – Dedi Iskandar, juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumatera Utara (Sumut), menyarankan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Saran itu disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Sumut terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) tahun anggaran 2025, pada Selasa (23/9).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, SH, MKn. Turut mendampingi Wakil Ketua Dr. H Sutarto, H. Ihwan Ritonga, SE, MM, H. Salman Alfarisi, Lc dan Ricky Anthony.
Dedi Iskandar mengatakan PAD Pemprovsu bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan aneka retribusi bagi daerah perlu ditingkatkan.
Untuk PAD di sektor air permukaan (APU) Dedi berharap agar Gubernur Sumatera Utara segera menerbitkan peraturan Gubernur (Pergub) tentang meteran APU. “Ini bertujuan untuk meningkatkan PAD di sektor APU,” ujarnya.
Dedi menghimbau agar kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) Pemprovsu diperbaiki. “Perbaikan kinerja BUMD untuk meningkatkan PAD. Inspektorat Pemprovsu berperan untuk mengawasi BUMD dan audit BUMD. Tujuannya agar BUMD sehat dan berkontribusi meningkatkan PAD,” harapnya lagi.
Selanjutnya politisi PKS itu juga mengingatkan di P-APBD 2025, pengurangan belanja modal, tidak mengurangi kualitas pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi.
Dedi menjelaskan P-APBD 2025 harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai regulasi dan RPJMD. Prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keterbukaan informasi dan menyerap aspirasi masyarakat.
Di rapat paripurna itu, juru bicara Fraksi PAN DPRD Sumatera Utara Ir. H. Yahdi Khoir Harahap, MBA menegaskan di rancangan P-APBD 2025, efisiensi jangan mengabaikan program prioritas untuk kepentingan rakyat.
“Program pro rakyat, program ekonomi rakyat dianggarkan di P-APBD 2025. P-APBD 2025 menjadi instrumen pembangunan yang berpihak kepada rakyat demi mewujudkan Sumatera Utara yang maju,” tegas Yahdi Khoir.
Juru bicara Fraksi Hanura DPRD Sumut Lambok Andreas Simamora menyatakan P-APBD 2025 sebagai alat perjuangan rakyat, bukan sekedar angka. “Setiap rupiah di P-APBD 2025 dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” ungkapnya.
Hal senada juga dikemukakan juru bicara Fraksi Persatuan dan Kebangkitan Bangsa DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga. “P-APBD 2025 untuk kepentingan publik dan peningkatan daya saing daerah. Belanja birokrasi yang tidak produktif diminimalisir,” papar Zeira. (Fajaruddin Adam Batubara)
