BATU BARA, PILAR MERDEKA – Dalam kegiatan reses, kami menyahuti aspirasi masyarakat dan menjalankan aspirasi tersebut. “Aspirasi masyarakat ditampung dan didengarkan dengan baik,” ujar Yahdi Khoir Harahap, anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) yang juga Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sumut.
Hasil-hasil laporan reses kemudian dibacakan di rapat paripurna DPRD Sumut dan diinput ke dalam sistem informasi pemerintah daerah (SIPD). Dengan demikian, aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dan menjadi perhatian pemerintah daerah. Yahdi Khoir Harahap menegaskan hal ini di hadapan konstituennya saat menggelar agenda reses di Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Minggu malam (5/10).
Di acara reses, Ketua Barisan Muda (BM) Penegak Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Batu Bara Fahmi, SH bertindak sebagai moderator. Tokoh masyarakat Desa Sei Suka Deras, kader PAN, simpatisan, warga masyarakat, staf pendamping reses dari Sekretariat DPRD Sumut Nurjannah S, hadir di acara reses itu.
Selanjutnya Yahdi Khoir Harahapmengatakan hasil- hasil laporan reses, oleh Gubernur Sumut (Gubsu) dan Wakil Gubsu disampaikan ke organisasi perangkat daerah (OPD) di jajaran Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu).
“Misalnya masalah UMKM, disampaikan ke Dinas Koperasi. Kemudian masalah infrastruktur jalan, disampaikan ke Dinas PUPR. Mana yang bisa direalisasikan ditentukan,” tegasnya lagi.
Reses juga, terang Yahdi Khoir, bertujuan untuk mempererat silaturahmi. “Ke depan, kita saling menguatkan satu sama lain. Selanjutnya memprogramkan kegiatan kerja kita,” terangnya lagi.
Terkoreksi
Politisi PAN Sumut, Yahdi Khoir Harahap, mengungkapkan kondisi APBD Pemprovsu tahun anggaran 2025 dan P-APBD tahun anggaran 2025. Menurutnya, APBD murni Pemprovsu 2025 sebesar Rp 13,2 triliun, namun di P-APBD 2025 terkoreksi menjadi Rp 12,5 triliun.
Penurunan sebesar Rp 700 miliar ini disebabkan oleh berkurangnya pendapatan asli daerah (PAD), sehingga berdampak pada pengurangan bantuan-bantuan kepada masyarakat dan belanja yang dianggap tidak penting.
Sebagai anggota DPRD Sumut, papar Yahdi, kami kritisi. “Kenapa Rp 700 miliar itu tidak tercapai. Sebabnya, sumber PAD dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), tidak tercapai. Pendapatan dari air permukaan (APU), cukai rokok dan tembakau sedikit menurun. Sedangkan Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor (PBBKB), hanya bahan bakar minyak (BBM) non subsidi,” paparnya lagi.
Yahdi menyatakan jumlah kendaraan bermotor di Sumut mencapai 8 juta kendaraan. Yang bayar pajak hanya 2 juta kendaraan. 6 juta kendaraan lagi, belum membayar pajak. “Di 2025 ini kita sedikit agak berat. Di 2026, sedang diusahakan agar PAD meningkat,” tandas Yahdi.
Ranperda
Terkait dengan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang sistem kesehatan Sumut Yahdi menjelaskan bahwa Ranperda itu sedang dibahas DPRD Sumut. “Ranperda itu mengatur tentang fasilitas kesehatan dan obat-obatan,” jelasnya lagi.
Ranperda itu perlu dibahas dan disiapkan karena di 1 Oktober 2025, kata Yahdi, karena kita masuk Universal Health Covarege (UHC) prioritas. Kepesertaan BPJS kita sudah 98 persen. Tingkat keaktifan di atas 70 persen.
“Dari 33 Kabupaten/Kota di Sumut hanya 12 yang UHC. Kabupaten Batu Bara sudah UHC. Jika UHC prioritas kita berobat pakai KTP,”demikian penjelasan Yahdi di agenda reses itu. (Fajaruddin Adam Batubara)
