JAKARTA, PILAR MERDEKA — Puluhan peternak ayam yang tergabung dalam Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (9/10). Mereka menuntut perhatian serius pemerintah terhadap kesejahteraan peternak ayam potong, terutama terkait tingginya harga pakan dan minimnya perlindungan bagi peternak rakyat.
Ketua KPUN, Alvino Antonio W., menyampaikan bahwa meskipun harga ayam hidup di tingkat peternak mengalami kenaikan, hal itu tidak serta-merta meningkatkan keuntungan bagi para peternak. Pasalnya, harga pakan terus melonjak, menyebabkan biaya produksi ikut meningkat.
“Per 1 Oktober 2025, harga rata-rata nasional ayam hidup mencapai Rp21.000 per kilogram atau naik 14,28 persen dari harga pembelian pemerintah Rp18.000 per kilogram. Namun biaya produksi sudah menembus Rp19.000 hingga Rp20.000 per kilogram,” ungkap Alvino.
Menurut KPUN, lonjakan harga pakan jagung yang kini mencapai Rp6.900–Rp7.000 per kilogram, jauh di atas Harga Acuan Pemerintah (HAP) sebesar Rp5.500 per kilogram, menjadi beban berat bagi peternak. Sementara itu, harga ayam di tingkat konsumen masih tinggi, sekitar Rp38.377 per kilogram, namun peternak rakyat tidak menikmati keuntungan tersebut.
Selain soal pakan, KPUN juga menyoroti perlu adanya audit terhadap stok dan harga DOC (day old chick) agar harga ayam hidup tetap stabil di tingkat peternak. Mereka juga menilai program pemerintah seperti Bantuan Pangan dan Makan Bergizi Gratis belum melibatkan peternak ayam ras rakyat secara optimal.
Dalam aksinya, KPUN menyampaikan sepuluh tuntutan utama, antara lain:
- Membentuk Kementerian Peternakan karena dinilai Kementerian Pertanian tidak kompeten dalam mengurusi peternak.
- Menegakkan Peraturan Menteri Pertanian No.10 Tahun 2024 terkait pembagian DOC bagi peternak mandiri.
- Menurunkan harga pakan ternak dan menghentikan praktik kenaikan harga sepihak oleh perusahaan pakan.
- Menurunkan harga DOC yang dinilai terlalu tinggi.
- Mengembalikan dukungan pemerintah terhadap peternak ayam mandiri demi ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
- Menurunkan harga jagung menjadi Rp5.500/kg dengan kadar air 13–15%.
- Mengimplementasikan Perpres No.125 Tahun 2022 terkait penyerapan ayam hidup dari peternak mandiri.
- Melarang integrator besar melakukan budidaya dan mengembalikan sepenuhnya kepada peternak rakyat.
- Membebaskan kuota GPS (Grand Parent Stock) jika pemerintah tak mampu mengawasi praktik ekonomi biaya tinggi.
- Menjamin perlindungan bagi peternak ayam rakyat sesuai amanat Pancasila, UUD 1945, dan UU No.18/2009 jo. UU No.41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan.
KPUN menegaskan, jika pemerintah tidak segera menindaklanjuti tuntutan tersebut, mereka akan menggelar aksi lanjutan dalam waktu dekat.
“Kami hanya ingin keadilan dan keberpihakan nyata kepada peternak rakyat. Tanpa perlindungan, kami bisa gulung tikar,” tegas Alvino di sela aksi. (Agus Oyenk)
