PILAR MERDEKA— Proyek pengadaan dan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tenaga surya di Kabupaten Kebumen pada Tahun Anggaran 2022–2024 disorot karena diduga menyimpan potensi penyimpangan dan dugaan korupsi. Sejumlah hal dalam proses perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan proyek dinilai perlu segera ditelusuri secara menyeluruh.
Abdul, Koordinator Masyarakat Bersatu Lawan Korupsi Indonesia (MBLKI), menyatakan akan melaporkan dugaan tersebut kepada aparat penegak hukum.
Sorotan muncul setelah MBLKI menelaah sejumlah dokumen terkait proyek LPJU tahun 2022–2024. Dari penelaahan awal, terdapat sejumlah dugaan yang menurut mereka perlu mendapatkan klarifikasi serius, terutama terkait kewajaran harga, potensi penggelembungan anggaran, spesifikasi barang, proses pengadaan, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Menurut Abdul, persoalan tersebut tidak cukup hanya dilihat dari dokumen administrasi. Kondisi LPJU yang telah terpasang juga perlu diperiksa untuk memastikan tidak terjadi pengurangan kualitas, ketidaksesuaian spesifikasi, atau pembayaran pekerjaan yang tidak sebanding dengan hasil di lapangan.
“Ini akan kami laporkan agar dugaan korupsi dan penyimpangan tersebut diperiksa secara objektif. Kami tidak ingin mendahului proses hukum. Biarkan aparat membuktikan apakah terdapat kerugian negara, penyalahgunaan kewenangan, atau pelanggaran hukum lainnya,” kata Abdul.
MBLKI juga meminta aparat menelusuri seluruh tahapan pengadaan LPJU tahun 2022 hingga 2024, mulai dari penyusunan kebutuhan dan spesifikasi, penetapan harga, proses pengadaan, pemilihan penyedia, pengawasan, hingga pembayaran pekerjaan.
Seluruh tahapan tersebut dinilai penting untuk mengungkap kemungkinan adanya rekayasa, konflik kepentingan, kolusi, atau praktik koruptif lainnya.
Termasuk memastikan apakah seluruh barang yang diterima benar-benar sesuai dengan spesifikasi dan apakah pekerjaan di lapangan telah dilaksanakan sebagaimana kontrak. Pemeriksaan juga perlu mencocokkan volume pekerjaan, kualitas barang, harga satuan, serta pembayaran dengan kondisi nyata di lapangan.
Bagi MBLKI, transparansi menjadi penting karena proyek tersebut menggunakan anggaran pemerintah. Setiap dugaan penyimpangan perlu diperiksa agar dapat diketahui apakah terdapat potensi kerugian negara maupun pelanggaran terhadap ketentuan pengadaan.
Jika seluruh proses telah sesuai aturan, pemeriksaan nantinya dapat memberikan kepastian kepada publik. Namun apabila ditemukan ketidaksesuaian, mark-up, pekerjaan fiktif, pengurangan kualitas, atau bentuk penyimpangan lainnya, MBLKI meminta agar pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan hukum. (*/di)
