MEDAN, PILAR MERDEKA – DPRD Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pelaksanaan pertanggungjawaban APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) di tahun anggaran 2024.
Rapat paripurna berlangsung di Gedung DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol No.5, Kota Medan. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut H. Salman Alfarisi, Lc, MA dan Ricky Anthony, SH, Kamis (17/7).
Di rapat paripurna itu, juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut Hj. Chairunnisa B, SE menegaskan APBD tahun anggaran 2024 dihadapi berbagai hambatan. “Di APBD tahun anggaran 2024. Realisasi pendapatan masih di bawah target. PAD hanya mencapai 50,81persen,” tegas Chairunnisa.
Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut, papar Chairunnisa, terus mendorong Pemprovsu untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi guna meningkatkan pendapatan daerah.
Juru bicara Fraksi PAN di DPRD Sumut Ir. H Yahdi Khoir Harahap, MBA menyatakan lemahnya sistem pengawasan internal menyebabkan langkah optimalisasi dan maksimalisasi PAD terjadi di bawah target semenjak dua tahun terakhir ini.
“Reformasi kebijakan fiskal harus berkelanjutan. Setiap OPD harus meningkatkan kinerjanya untuk mendorong percepatan pembangunan,” saran Yahdi Khoir.
Juru bicara Fraksi PDI-P di DPRD Sumut Landen Marbun mengungkapkan masih banyak proyek-proyek di APBD tahun anggaran 2024 belum sesuai dengan yang telah ditetapkan.
Landen mengungkapkan akses pendidikan belum merata, masih terdapat daerah-daerah kekurangan tenaga pengajar dan jalan Provinsi kondisinya banyak yang memprihatinkan.
“Kami mengusulkan pembangunan sekolah SMA Negeri di Kecamatan Medan Deli, perbaikan gedung sekolah SMA dan SMK, di P-APBD 2025 dana perbaikan jalan Provinsi di anggarkan, perlu perbaikan irigasi primer dan irigasi sekunder, program UHC dapat dipenuhi di Kabupaten/Kota dan ketersediaan pelayanan air bersih kepada masyarakat serta bantuan bibit,” ujarnya.
Landen menjelaskan APBD merupakan modal pembangunan daerah untuk kesejahteraan rakyat. “Pertanggungjawaban APBD merupakan tanggungjawab moral kepada rakyat,” terang Landen.
Hal senada juga dikemukakan juru bicara Fraksi Partai Gerindra di DPRD Sumut Benny Harianto Sihotang. “Anggaran APBD harus memprioritaskan anggaran yang berdampak kepada kesejahteraan rakyat,” ujar Benny Harianto.
Anggaran APBD, saran Benny, untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan dasar.
Juru bicara Fraksi PKS di DPRD Sumut Dr. H Ahmad Darwis, SAg, MA mengingatkan Pemprovsu bahwa APBD harus berpihak kepada rakyat miskin. “APBD Pemprovsu harus berpihak kepada rakyat miskin dan rakyat kecil,” tandas Ahmad Darwis. (Fajaruddin Adam Batubara)
