PILAR MERDEKA — Potensi lebih dari tiga juta angkatan kerja di Aceh menjadi modal untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di pasar global. Potensi tersebut kini diarahkan melalui peningkatan keterampilan, kemampuan bahasa, dan sertifikasi kompetensi agar calon pekerja memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan negara tujuan.
Upaya menyiapkan tenaga kerja yang kompetitif tersebut diperkuat Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) melalui Program SMK Go Global. Program ini menjadi bagian dari pengembangan ekosistem penempatan Pekerja Migran Indonesia secara prosedural dan terlindungi, mulai dari pengenalan peluang kerja hingga proses penempatan.
Di Aceh, penguatan kapasitas calon pekerja migran juga didukung keberadaan 244 SMK dengan lebih dari 55 ribu peserta didik aktif. Pemerintah melihat potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi sumber daya manusia yang siap memenuhi kebutuhan pemberi kerja di berbagai negara.
Direktur Penempatan Nonpemerintah pada Pemberi Kerja Perseorangan KP2MI, Farid Ma’ruf mengatakan penyiapan tenaga kerja tidak cukup hanya dengan membuka akses terhadap informasi peluang kerja luar negeri. Kompetensi yang dimiliki calon pekerja harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja agar setelah mendapatkan pelatihan mereka dapat terhubung dengan peluang kerja dan mengikuti proses penempatan yang benar.
Hal tersebut disampaikan Farid dalam kegiatan Sosialisasi Program Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri dalam Mendukung Program Peningkatan Kapasitas Berbasis Kebutuhan Pasar Kerja Luar Negeri di Wilayah Provinsi Aceh Tahun 2026. Kegiatan digelar di Banda Aceh, Selasa (29/9), dilansir Humas KP2MI.
Farid menjelaskan Program SMK Go Global merupakan program direktif Presiden Prabowo Subianto yang diarahkan untuk membangun ekosistem penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia, mulai dari penyampaian informasi peluang kerja, peningkatan kompetensi, seleksi, hingga penempatan.
“SMK Go Global ini branding untuk pemuda, tetapi isinya tidak hanya lulusan SMK. Masyarakat umum juga bisa mengikuti program peningkatan kapasitas ini,” ujar Farid.
Menurutnya, peluang kerja luar negeri perlu diikuti dengan penyiapan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja. Karena itu, pemerintah mendorong keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan pelatihan, Bursa Kerja Khusus, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), hingga Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).
“Yang kita bangun bukan hanya peningkatan kapasitas, tetapi bagaimana setelah mendapatkan kompetensi, peserta dapat terhubung dengan peluang kerja dan proses penempatan yang benar,” imbuhnya.
Farid menambahkan, pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas 40 ribu orang pada 2026. Target tersebut direncanakan meningkat menjadi 140 ribu orang pada 2027. Secara keseluruhan, program ini ditargetkan dapat menjangkau 500 ribu orang hingga 2029.
Sementara itu, Kepala BP3MI Aceh, Siti Rolijah mengatakan peningkatan kapasitas calon pekerja migran Indonesia (CPMI) harus dilakukan berdasarkan kebutuhan pasar kerja luar negeri. Kompetensi yang diberikan mencakup keterampilan, kemampuan bahasa, kedisiplinan, kesiapan kerja, serta pemahaman mengenai budaya dan lingkungan kerja di negara tujuan.
“Kita ingin masyarakat Aceh tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi menjadi tenaga kerja yang memiliki kompetensi, mampu bersaing, dan memahami hak serta kewajibannya,” ujar Siti.
Siti menambahkan, kesempatan bekerja ke luar negeri harus dipersiapkan secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi kemampuan kerja, tetapi juga pemahaman mengenai proses penempatan dan pelindungan. Masyarakat diharapkan memastikan informasi mengenai pekerjaan berasal dari sumber yang resmi serta mengikuti seluruh tahapan sesuai ketentuan.
“Jangan mudah tergiur oleh tawaran pekerjaan yang tidak jelas. Bekerja ke luar negeri bukan hanya tentang bagaimana seseorang dapat berangkat, tetapi bagaimana mereka berangkat dengan bekal yang cukup, bekerja secara profesional dan terlindungi, serta dapat kembali ke tanah air dengan membawa pengalaman dan hasil yang bermanfaat,” katanya.
Berdasarkan data BP3MI Aceh, tercatat 397 penempatan pekerja migran Indonesia secara prosedural pada 2026. Pada periode yang sama, layanan pemulangan pekerja migran Indonesia mencapai 598 orang, sedangkan pengaduan kasus yang ditangani sebanyak 38 kasus.
Di Aceh, BP3MI menargetkan pelaksanaan 36 kelas pelatihan dengan 720 peserta yang melibatkan 20 lembaga penyelenggara pada 2026. Sejak kick off pada 26 Agustus 2026, telah dibuka 26 kelas dengan total 520 peserta. Sementara pendaftaran peserta Batch II telah dibuka mulai 28 September 2026.
Di sisi lain, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Akmil Husen mengatakan wilayahnya memiliki potensi besar untuk menyiapkan tenaga kerja yang dapat mengisi kebutuhan pasar global. Saat ini, Aceh memiliki lebih dari tiga juta angkatan kerja dan 244 SMK dengan lebih dari 55 ribu peserta didik aktif.
Menurut Akmil, potensi tersebut dapat dikembangkan melalui pelatihan bahasa, peningkatan keterampilan, dan sertifikasi kompetensi yang disesuaikan dengan negara tujuan.
“Yang pertama kita berikan pelatihan bahasa sesuai negara penempatan, apakah bahasa Inggris, Korea, Jepang, dan lainnya. Kemudian mereka diberikan keterampilan dan sertifikat kompetensi berstandar internasional,” kata Akmil.
Ia juga mendorong pemerintah kabupaten/kota ikut memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai prosedur bekerja ke luar negeri. Langkah tersebut penting untuk mencegah masyarakat terjebak tawaran kerja nonprosedural dan risiko tindak pidana perdagangan orang.
Melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan dunia usaha, Program SMK Go Global diharapkan dapat memperluas akses masyarakat Aceh terhadap peluang kerja luar negeri sekaligus memastikan CPMI memiliki kompetensi dan kesiapan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. (*/di)
