MEDAN, PILAR MERDEKA – Massa Dewan Eksekutif mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) unjuk rasa di DPRD Sumatera Utara (Sumut), Jalan Imam Bonjol No. 5, Kota Medan, Senin (13/1).
Dalam pernyataan sikapnya, Koordinator Aksi Khairul Fahmi dan Koordinator Lapangan Rafi Lamnur Siregar menuntut agar DPR-RI segera mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) perampasan aset karena di anggap sebagai suatu undang-undang yang tegas terhadap para koruptor.
Selain itu, Khairul dan Rafli Lamnur meminta DPRD Sumut untuk menyampaikan aspirasi masyarakat tentang kekecewaan masyarakat terkait Harvey Moeis yang hanya divonis 6,5 tahun dalam kasus korupsi berat yang merugikan negara Rp 300 triliun.
Di hal lain. Masih di aksi unjuk rasa itu, massa Dewan Eksekutif UINSU juga menilai PPN 12 % masih mendapat banyak kritikan dari masyarakat meski telah diperjelas oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Perekonomian.
“Kami menilai masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan,” ujar Kahirul dan Rafli.
Aksi unjuk rasa Dewan Eksekutif Mahasiswa UINSU diterima anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Gerindra Ajie Karim dan Kasubbag Humas Protokol dan Publikasi Sekretariat DPRD Sumut M. Sofyan Tanjung.
“Aspirasi Dewan Eksekutif Mahasiswa UINSU kami terima dan kami sampaikan kepada pimpinan DPRD Sumut,” tegas Ajie Karim.
Hal senada juga dikemukakan Kasubbag Humas Protokol dan Publikasi Sekretariat DPRD Anggota DPRD Sumut M. Sofyan Tanjung.
“Anggota DPRD Sumatera Utara ada yang bertugas ke Kabupaten/Kota guna menemui konstituen dan kebetulan Pak Ajie Karim yang dapat menemui adik-adik mahasiswa. Apa yang menjadi aspirasi adik-adik mahasiswa terus disampaikan Pak Ajie Karim ke pimpinan DPRD Sumatera Utara,” demikian tegas M. Sofyan di hadapan mahasiswa. (Fajaruddin Adam Batubara)
