ASAHAN, PILAR MERDEKA – Ratusan warga Desa Meranti, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, memadati lokasi reses Anggota DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut, Ir. H. Yahdi Khoir Harahap, MBA, Sabtu malam (7/2). Sejak sore, warga sudah berdatangan.
Reses DPRD Sumut ini merupakan Reses II Tahun Sidang II 2025–2026. Kegiatan ini menjadi momen penting bagi warga Desa Meranti untuk bertatap muka langsung dengan wakil rakyat yang mereka pilih.
Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah tokoh masyarakat. Di antaranya M. Daudsyah, H. Marsidi, SE, Kepala Desa Sei Beluru Rahim, Ketua Barisan Muda PAN Kabupaten Batu Bara M. Fahmi, SH, serta pengurus BM PAN Batu Bara Arif, Agus, dan Anto. Tim pendamping reses dari Sekretariat DPRD Sumut, Nurjannah Siregar, juga terlihat mendampingi kegiatan.
Tokoh masyarakat Desa Meranti, M. Daudsyah atau yang akrab disapa Pak Daud, menyampaikan bahwa kehadiran Yahdi Khoir Harahap memiliki makna tersendiri bagi warga.
“Di Kabupaten Asahan, konstituen Pak Yahdi Khoir Harahap paling banyak berasal dari Desa Meranti,” ujar Pak Daud.
Dalam sambutannya, Yahdi Khoir Harahap menegaskan bahwa reses adalah ruang resmi untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Menurutnya, pertemuan tatap muka seperti ini tidak bisa digantikan dengan laporan tertulis.
“Reses ini sarana kami untuk bertemu, bertatap muka dengan warga masyarakat guna menyerap aspirasi,” tegas Yahdi Khoir.
Di hadapan konstituen, Yahdi Khoir menjelaskan secara singkat kondisi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Menurut Yahdi Khoir, dalam dua tahun terakhir APBD Sumut mengalami penurunan signifikan. Pada tahun sebelumnya APBD berada di angka Rp15 triliun, turun menjadi Rp13,7 triliun pada 2024, dan kembali menurun menjadi Rp11,6 triliun pada 2026.
Kondisi tersebut diperparah dengan tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada 2024, PAD hanya tercapai 87 persen. Sementara pada 2026, PAD diperkirakan hanya sekitar Rp6 sekian triliun. Selain itu, dana transfer keuangan daerah juga dipotong sebesar Rp1,1 triliun.
“Situasi dan kondisi saat ini jelas tidak menggembirakan,” ujar Yahdi Khoir.
Meski demikian, Yahdi tetap menyampaikan harapan. Ia mendorong peningkatan APBD ke depan dengan mengoptimalkan PAD, khususnya dari sektor air permukaan (APU) dan pajak kendaraan bermotor (PKB).
Dalam kesempatan itu, Yahdi juga menyoroti pentingnya penanganan pasca bencana di Sumatera Utara. Ia menilai pemerintah perlu bergerak cepat untuk membantu daerah-daerah yang terdampak.
“Penanganan pasca bencana perlu disegerakan. Sumut membutuhkan dana sekitar Rp430 miliar untuk rekonstruksi dan rehabilitasi wilayah terdampak akibat bencana,” ungkapnya.
Malam itu, reses DPRD Sumut bukan sekadar agenda politik. Di Desa Meranti, reses menjadi ruang curhat rakyat, tempat harapan disampaikan, dan kejujuran anggaran diungkapkan apa adanya. Warga pulang dengan perasaan berharap, namun tetap yakin suara mereka telah didengar. (Fajaruddin Adam Batubara)
