PILAR MERDEKA – Pemerintah diminta oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin untuk memberikan perhatian khusus terhadap kampung nelayan yang terkena kerusakan lingkungan. Ia menilai kerusakan lingkungan ini harus jadi perhatian pemerintah karena dapat merugikan nelayan.
“Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas perekonomian di pesisir dan laut, termasuk di dalamnya pengelolaan hasil sedimentasi laut, merupakan hal yang harus menjadi perhatian Pemerintah. Mengingat permasalahan ini sangat berdampak kepada kegiatan perikanan tangkap oleh nelayan, yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada kesejahteraan nelayan,” ungkap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Semarang, Jawa Tengah, Selasa (20/06/2023), yang dilansir dari website dpr.go.id.
Sudin juga menambahkan bahwa masih banyak hal yang harus dibenahi oleh Pemerintah, seperti kebersihan pengelolaan tempat pelelangan ikan. Sebab, hal itu dapat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Permasalahan kebersihan, seperti banyaknya sampah dan limbah sisa atau buangan dari aktivitas-aktivitas di tempat pelelangan ikan, menurutnya, secara tidak langsung dapat menimbulkan pencemaran.
Nantinya, hasil dari kunjungan kerja ini nantinya dapat menjadi dasar bagi Komisi IV DPR RI dalam menyusun kebijakan dan memperjuangkan langkah-langkah penanggulangan pencemaran serta perlindungan lingkungan, khususnya yang ada di Tambak Lorok Semarang dan wilayah-wilayah sekitarnya.
“Saya pikir apa yang sudah dikerjakan di program kemudian sudah dikeluarkan kebijaksanaan terkait dengan kampung nelayan di Tambak Lorok ini sudah on the track, sudah benar, tentunya harus dikerjakan secara bertahap,” tutupnya. (*/Mons)
