MEDAN, PILAR MERDEKA – DPRD Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat paripurna dengan agenda pendapat akhir Fraksi-Fraksi DPRD Sumut terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) R-APBD pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tahun anggaran 2025.
Di rapat paripurna tersebut, Fraksi-Fraksi DPRD Sumut menerima dan menyetujui Ranperda R-APBD Pemprovsu tahun anggaran 2025 disahkan menjadi Perda.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumut Dr. Sutarto, M.Si, di gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam bonjol, No.5, Kota Medan, Jum’at (13/9).
Juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumut H.M.Subandi mengatakan R-APBD merupakan kontribusi positif bagi pembangunan Sumatera Utara di 2025.
Di Ranperda R-APBD Pemprovsu tahun anggaran 2025, ujarnya, pendapatan daerah mencapai Rp 13, 057 triliun.
Isu strategis, di R-APBD Pemprovsu anggaran 2025, papar Subandi, optimalisasi pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan tatakelola pemerintahan yang berkualitas.
“Pengurangan angka kemiskinan harus terus dilakukan sehingga APBD itu dapat dirasakan masyarakat, mampu menstabilkan ekonomi dan meningkatkan ekonomi,” sarannya.
Subandi mengharapkan agar sektor pendidikan ditingkatkan. Fasilitas pendidikan harus juga ditingkatkan.
Juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut Dhody Thahir menegaskan di R-APBD Pemprovsu tahun anggaran 2025, bidang kesehatan, pendidikan dan pembangunan infrastruktur harus berkelanjutan.
Juru bicara Fraksi PAN DPRD Sumut Ir. H. Yahdi Khoir Harahap, MBA mengatakan APBD Pemprovsu tahun anggaran 2025 untuk kemashlahatan Sumatera Utara. APBD Pemprovsu instrumen yang sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Sumatera Utara.
“Kerja keras kita perlu terus bergelora. Ke depan, Sumatera Utara harus lebih baik lagi,” tegas Yahdi Khoir Harahap.
Di hal lain, Yahdi menyarankan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprovsu lebih dioptimalkan. Terlebih lagi kepada BUMD yang belum memberikan kontribusi PAD.
“BUMD Pemprovsu yakni Aneka Jasa dan industri (AIJ) dan Dhirga Surya dimerger. Merger dilakukan secara efektif dan transparan,” sarannya lagi.
Juru bicara Fraksi Partai NasDem DPRD Sumatera Utara Pdt Berkat Kurniawan Laoly menyatakan bidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan perlu berkelanjutan agar dapat dirasakan masyarakat.
Juru bicara Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara Dr. H. Hariyanto menjelaskan R-APBD Pemprovsu tahun anggaran 2025 merupakan anggaran yang efisien untuk mencapai visi dan misi Sumatera Utara. (fajaruddin alAdam Batubara)
