PILAR MERDEKA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir secara resmi melantik dua pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian BUMN. Dwi Ary Purnomo diangkat sebagai Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko, sementara Wahyu Kuncoro menjabat Deputi Bidang Penciptaan Nilai BUMN.
Proses pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95/TPA Tahun 2025 yang ditetapkan pada 23 Mei 2025 dan berlangsung di Lantai 21 Gedung Kementerian BUMN.
Sebelum menempati posisi barunya, Dwi Ary Purnomo mengemban tanggung jawab sebagai Asisten Deputi Manajemen Risiko dan Kepatuhan sejak tahun 2021 hingga 2025.
Di sisi lain, Wahyu Kuncoro terakhir menjabat sebagai Direktur Utama Perum Perhutani dari tahun 2020 hingga 2025.
Wahyu juga memiliki pengalaman luas di Kementerian BUMN, termasuk menjabat sebagai Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi pada periode 2016–2019 serta Deputi Bidang Usaha Infrastruktur Bisnis pada 2015–2016.
Acara pelantikan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Aminuddin Ma’ruf, dan Dony Oskaria yang juga menjabat sebagai COO BPI Danantara. Selain itu, sejumlah pejabat eselon I dan II turut hadir dalam acara tersebut, bersama Managing Director BPI Danantara sebagai tamu undangan.
Dalam pidatonya, Menteri Erick menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi internal dan melanjutkan transformasi BUMN yang telah berlangsung selama lima tahun terakhir.
“Alhamdulillah, kehadiran Pak Wahyu dan Pak Dwi akan memperkuat fungsi Kementerian BUMN. Transformasi BUMN selama lima tahun terakhir telah menunjukkan hasil yang positif. Kini, dengan hadirnya Danantara, kita memasuki era baru: era stabilitas dan pertumbuhan,” ujar Menteri Erick dalam keterangannya, Kamis (29/5).
Menteri Erick juga menekankan pergeseran peran dalam era baru ini, di mana BPI Danantara akan memainkan peran lebih korporatif.
Sementara itu, Kementerian BUMN akan memusatkan perhatian sebagai pengatur kebijakan, pengawas, serta pendukung sistem secara menyeluruh.
Beliau menambahkan bahwa tidak akan terjadi tumpang tindih kewenangan karena semua sudah diatur jelas melalui UU No. 1 Tahun 2025.
Ia juga menyerukan agar seluruh unsur di BUMN terus bersatu demi mendukung visi Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto.
Selain itu, Menteri Erick juga menyoroti pentingnya transisi internal di tubuh Kementerian BUMN. Ia menyampaikan bahwa setiap individu sudah diberi tugas dan tanggung jawab yang jelas oleh Menteri BUMN.
Langkah penyesuaian struktur dan fungsi di tingkat deputi, staf ahli, dan staf khusus juga akan segera dilaksanakan demi menyelaraskan organisasi dengan arah baru yang ditetapkan.
“Transisi ini harus kita tuntaskan dalam beberapa bulan ke depan sebagai bagian dari langkah awal dalam perjalanan baru BUMN,” pungkas Menteri Erick. (Mons)
