MEDAN, PILAR MERDEKA – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD dan Dukcapil) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) Parlindungan Pane mengatakan pelaksanaan cetak KTP dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
“Dinas PMD dan Dukcapil Pemprovsu hanya memonitoring. Cetak KTP dilakukan Kabupaten/Kota. Sebab Kabupaten/Kota itu yang paham by name by address,” tegas Parlindungan Pane di saat rapat dengar pendapat dengan Komisi A, DPRD Sumatera Utara.
Kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) berlangsung di ruang rapat Komisi A, di Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol No.5, Kota Medan, Kamis (5/12/2024).
RDP dipimpin Ketua Komisi A, DPRD Sumut Assc. Prof.Dr. Usman Jakfar dan Sekretaris Komisi A, DPRD Sumut Henry Dumanter Tampubolon. Hadir di rapat itu, anggota Komisi A, DPRD Sumut Landen Marbun, Sugiatik, SAg, Apt Cheriel Sri Pratiwi Laia dan Abdul Khair
Lebih lanjut Parlindungan menjelaskan blanko KTP yang menyiapkan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri. “Blanko KTP, Kabupaten/Kota yang memohon ke kita,” ujarnya.
Ketua Komisi A, DPRD Sumut Assc. Prof. Dr Usman Jakfar menyarankan agar pengurusan KTP seperti pelayanan di Bank. “Pengurusan KTP seperti pelayanan di Bank. Ada nomor antrian. Setelah itu, kapan waktu cepat untuk diselesaikan,” saran Usman Jakfar.
Diberdayakan
Anggota Komisi A, DPRD Sumut Apt Cheriel Sri Pratiwi Laia berharap agar masyarakat Desa diberdayakan. “Di fasilitasi oleh Dinas PMD dan Dukcapil Pemprovsu agar masyarakat Desa diperdayakan,” saran Cheriel Sri Pratiwi.
Pemberdayaan masyarakat dan Desa, papar Parlindungan, kita berharap ada bantuan penguatan lembaga Desa dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa.
“Pelatihan-pelatihan lembaga Desa perlu dilakukan. Mudah-mudahan di tahun 2025 nanti, Dirjen Bina Pemerintahan Desa membuat pelatihan-pelatihan itu,” ujarnya.
Parlindungan menjelaskan di Desa perlu peningkatan SDM melalui pelatihan dan penguatan lembaga Desa.
Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan Desa, Usman Jakfar menghimbau agar ada program kampus masuk Desa.
“Perberdayaan masyarakat dan Desa perlu melibatkan mahasiswa,” saran Usman lagi. (Fajaruddin Adam Batubara)
