MEDAN, PILAR MERDEKA – Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Kadisdik Sumut) Alexander Sinulingga SSTP, M.Si mengakui banyak persoalan di Dinas Pendidikan Sumatera Utara.
“Banyak persoalan di Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Kami komitmen untuk menyelesaikannya. Saya sering ke sekolah-sekolah untuk mendengarkan keluhan-keluhan sekolah. Salah satu keluhan mengenai jumlah kelas,” ujar Alexander Sinulingga saat rapat dengar pendapat dengan Komisi E, DPRD Sumut di Gedung DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol No.5, Kota Medan, Selasa (15/7).
Rapat dengar pendapat dipimpin Ketua Komisi E, DPRD Sumut H. M Subandi. Hadir di rapat itu, anggota Komisi E, Rahmansyah Sibarani, Pantur Banjarnahor, Hendra Cipta, Ebenejer Sitorus, dr Dewi Fitriana, MKes dan Fatimah.
Sedangkan jajaran Disdik Sumut dihadiri Kabid Pembinaan SMA M Basir Hasibuan, SPd, Kepala UPTD Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Juwita Lumbangaol SPd, MM, Kasubbag Keuangan Fauzi Hardiansyah dan Kasi Pelayanan dan Pemanfaatan Jejaring Erma Bahagia Pakpahan serta Kabid Pendidik dan Tenaga Pendidikan Syahdan Lubis, MM.
Mengenai persoalan kekurangan kelas di sekolah, Alexander menghimbau agar sekolah-sekolah di Sumatera Utara jangan menggunakan ruangan laboratorium (Lab), perpustakaan untuk kegiatan belajar dan mengajar.
Di hal lain, Alexander meyakini Komisi E, DPRD Sumatera Utara bahwa di Dinas Pendidikan Sumatera Utara tidak ada melakukan transaksional di dalam pengangkatan Kepala Sekolah.
“Di Dinas Pendidikan Sumatera Utara tidak ada transaksional dalam pengangkatan Kepala Sekolah dan jabatan struktural,” tegasnya.
Sekolah yang Kepala Sekolah nya kosong, himbau Alexander, segera usulkan tiga nama.”Kita interview. Kita tetapkan Plt Kepala Sekolah sebelum ada Kepala sekolah definitif,” tandasnya.
Alexander juga mengungkapkan aset-aset sekolah di Kepulauan Nias masih ada yang berada di hutan lindung. Selain itu, di kawasan Cabang Dinas Pendidikan Sumatera Utara di Wilayah I dan Wilayah II, masih ada aset yang masuk ke areal PTPN- II. “Kita segera selesaikan supaya dibangun satuan pendidikan,” ujarnya.
Di rapat itu Alexander mengatakan Sumatera Utara masih membutuhkan sebanyak 4000 guru.
Kabid Pendidik dan Tenaga Pendidikan di Dinas Pendidikan Sumatera Utara Syahdan Lubis, MM menjelaskan jumlah guru ASN dan guru PPPK sebanyak 17 ribu orang. Ditambah dengan guru tidak tetap (GTT) maka total jumlah guru di Sumatera Utara mencapai 26 ribu orang.
“Sumatera Utara butuh 30 ribu guru. Jadi Sumatera Utara saat ini masih kekurangan 4000 guru,” terang Syahdan.
Terkait dengan program unggulan bersekolah gratis di Sumatera Utara, Ketua Komisi E, DPRD Sumut H. M Subandi menyarankan agar Dinas Pendidikan Sumatera Utara mensosialisasikannya kepada wali murid dan masyarakat.
“Khusus sekolah gratis di Sumatera Utara, tahap awal di Kepulauan Nias di mulai pada semester II tahun 2026 perlu segera di sosialisasikan kepada wali murid dan masyarakat agar wali murid mengetahuinya,” himbau Subandi.
Mengenai persoalan sekolah MTs Al-Washliyah di Desa Petumbukan, Galang, Deli Serdang. Subandi menyarankan agar persoalan sekolah MTs Al Washliyah itu segera diselesaikan Dinas Pendidikan Deli Serdang.
“Komisi E, DPRD Sumatera Utara dan Dinas Pendidikan Sumatera Utara berharap agar persoalan sekolah MTs Al-Washliyah, di Desa Petumbukan segera diselesaikan Dinas Pendidikan Deli Serdang. Pendidikan anak bangsa di MTs Al-Washliyah, Desa Petumbukan, Galang, tidak boleh terganggu,” saran Subandi. (Fajaruddin Adam Batubara)
