BerandaDaerahRTRW Jadi Acuan Utama Pembangunan Sumut 20 Tahun ke Depan

RTRW Jadi Acuan Utama Pembangunan Sumut 20 Tahun ke Depan

MEDAN, PILAR MERDEKA – Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus menjadi acuan utama dalam menentukan arah pembangunan Sumatera Utara (Sumut) untuk 20 tahun ke depan.

“Seluruh kebijakan pembangunan, pemberian izin, pembangunan infrastruktur, pengembangan pusat-pusat ekonomi serta pemanfaatan sumber daya alam harus mengacu pada rencana tata ruang,” tegas juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sumut Ir H Yahdi Khoir Harahap, MBA.

Hal itu disampaikan Yahdi dalam rapat paripurna dengan agenda pendapat akhir Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RTRW Sumatera Utara Tahun 2026-2046.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti, SH, MKn. Rapat dihadiri Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Dr Sutarto, MSi dan Wakil Gubernur Sumatera Utara H Surya, BSc.

Rapat paripurna berlangsung di Gedung DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol No. 5, Kota Medan, Jumat (20/11/2026).

Dalam rapat paripurna itu, mayoritas Fraksi-Fraksi di DPRD Sumut melalui juru bicaranya menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda tentang RTRW Sumatera Utara Tahun 2026-2046 ditetapkan menjadi Perda.

Struktur Ruang

Yahdi Khoir Harahap mengatakan rencana struktur ruang harus memperkuat keterhubungan antarwilayah, baik melalui jaringan jalan, transportasi maupun prasarana pendukung lainnya.

Ia menambahkan pengembangan jaringan jalan dan konektivitas antarkawasan perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat, akses menuju sentra produksi, distribusi hasil pertanian dan perikanan serta keterhubungan kawasan perkotaan dan pedesaan. Infrastruktur harus dibangun secara merata agar manfaat pembangunan tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah tertentu.

“Fraksi PAN menekankan pentingnya menjaga keberadaan lahan pertanian produktif sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah. Pengembangan kawasan industri, permukiman, perkebunan maupun kegiatan ekonomi lainnya harus memperhatikan kesesuaian lahan dan daya dukung lingkungan,” ujar Yahdi Khoir.

BACA JUGA  Zulkarnaen S.K.M, Sosialisaai Perda Pengelolaan Sampah di Tembung

Yahdi mengungkapkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan harus dikendalikan secara tegas. Pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan agroindustri, akses pasar dan infrastruktur pertanian agar sektor pertanian tidak hanya dipertahankan tetapi juga memberikan nilai tambah bagi petani.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus memastikan kawasan konservasi, daerah resapan air, kawasan perlindungan setempat, hutan adat dan ekosistem mangrove tetap terjaga demi keberlanjutan dan keselamatan masyarakat,” tegasnya lagi.

Politisi senior PAN Sumatera Utara itu menyatakan pengembangan kawasan pertambangan, energi dan industri harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian. Potensi sumber daya alam Sumatera Utara perlu dikelola untuk meningkatkan pendapatan daerah dan membuka kesempatan kerja. Namun tidak boleh mengabaikan keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan serta hak-hak masyarakat di sekitar kawasan.

“Setiap kegiatan harus memenuhi persyaratan perizinan, kesesuaian tata ruang dan ketentuan lingkungan hidup. Pengelolaan sumber minyak masyarakat maupun kegiatan pertambangan rakyat juga harus berada dalam kerangka pembinaan dan pengawasan,” saran Yahdi lagi.

Integrasi Ruang Darat dan Laut

Fraksi PAN DPRD Sumut, terang Yahdi, mengapresiasi integrasi rencana ruang darat dan laut di dalam RTRW Provinsi. Pengaturan wilayah pesisir dan laut harus memberikan kepastian bagi pengembangan perikanan, pelabuhan, pariwisata bahari serta kegiatan masyarakat pesisir.

“Pemanfaatan ruang laut harus tetap memperhatikan daya dukung ekosistem, keberlanjutan sumber daya ikan, perlindungan kawasan konservasi dan akses nelayan tradisional. Jangan sampai pengembangan investasi di wilayah pesisir justru membatasi ruang hidup dan mata pencaharian masyarakat setempat,” urainya.

Yahdi mengingatkan pengembangan kawasan strategis Provinsi harus diarahkan untuk memperkuat pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Ia mengimbau agar perhatian khusus perlu diberikan kepada kawasan rawan bencana, termasuk kawasan Gunung Sinabung dan Gunung Sibayak. Pembatasan kegiatan budidaya dan permukiman pada zona berisiko, penyediaan jalur evakuasi, sistem informasi kebencanaan serta edukasi kesiapsiagaan masyarakat harus menjadi bagian nyata dari pelaksanaan RTRW.

BACA JUGA  PITI Kembali Mengadakan Baksos Menjelang Ramadan

“Pengembangan jaringan kelistrikan, energi baru dan terbarukan serta infrastruktur persampahan dilaksanakan secara terencana dan menjangkau kebutuhan seluruh wilayah,” imbaunya lagi.

Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut itu menjelaskan rencana pengembangan kelistrikan tenaga surya dan sumber energi lainnya harus diselaraskan dengan kebutuhan daerah, kesiapan jaringan serta dampak lingkungannya. Pengelolaan sampah melalui tempat pemrosesan akhir regional dan fasilitas pengolahan harus disertai kepastian lokasi, pembiayaan, teknologi dan tanggung jawab pengelolaan agar tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat.

Evaluasi Berkala

Keberhasilan RTRW Provinsi, terangnya lagi, sangat ditentukan oleh keselarasan dengan RTRW Kabupaten/Kota dan rencana detail tata ruang.

Selanjutnya Yahdi mengatakan tata ruang tidak akan efektif tanpa pengawasan dan penegakan aturan yang tegas. Pemerintah daerah harus menjalankan pengendalian melalui arahan zonasi, penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif serta penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Masyarakat harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam proses penataan ruang. Mulai dari perencanaan, pemanfaatan hingga pengawasan,” jelasnya lagi.

Yahdi menegaskan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan RTRW harus dilakukan untuk memastikan kesesuaiannya dengan dinamika pembangunan, perubahan kebijakan, kondisi lingkungan serta kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, Fraksi PAN menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda RTRW Sumatera Utara 2026-2046 ditetapkan menjadi Perda. (Fajaruddin Adam Batubara)

Google

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

- Advertisment -

DAERAH