MEDAN, PILAR MERDEKA – Irham Buana Nasution, SH, M.Hum menyerap aspirasi warga Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, dalam agenda reses yang digelar di Jalan Batu Putih, Lingkungan 14, Jum’at (25/9).
Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) itu menegaskan, reses menjadi wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat, khususnya terkait pendidikan, kesehatan, infrastruktur, bantuan sosial, dan kebutuhan pembangunan lainnya.
Irham Buana Nasution mengatakan, berbagai usulan yang disampaikan masyarakat akan dimasukkan ke dalam pokok-pokok pikiran anggota DPRD Sumut.
Menurutnya, aspirasi tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari program pembangunan yang pendanaannya ditampung dalam APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2027.
“Di reses, aspirasi, usulan-usulan dari masyarakat kita masukkan ke dalam pokok-pokok pikiran anggota DPRD Sumatera Utara agar menjadi program pembangunan yang dananya akan ditampung di APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2027,” ujar Irham Buana Nasution.
Dalam agenda reses I tahun sidang III tahun 2026-2027 tersebut, Irham Buana bertemu langsung dengan konstituennya di Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan.
Sejumlah tokoh dan unsur pemerintahan turut hadir. Mereka antara lain tokoh masyarakat Kelurahan Pahlawan Drs. H. Nazaruddin Lubis, Koordinator IBN Center Kecamatan Medan Perjuangan Eko Surya Atmaja, Lurah Pahlawan Ody Rinaldi Sinaga, Ketua IBN Center Kota Medan Alamsyahruddin Pasaribu, serta staf pendamping reses dari Sekretariat DPRD Sumatera Utara, Kartini Lubis, SE.
Irham Buana menegaskan bahwa masyarakat tidak seharusnya memandang reses hanya sebagai kegiatan rutin anggota DPRD.
“Reses berdampak positif bagi masyarakat,” katanya.
Irham Buana Soroti Bantuan Sosial
Dalam pertemuan tersebut, Irham Buana juga menjelaskan mengenai bantuan sosial dan program perlindungan sosial.
Ia mengatakan, bantuan sosial perlu dipandang sebagai bagian dari komitmen Presiden Prabowo dalam menjalankan Asta Cita, terutama berkaitan dengan program pembangunan manusia.
Menurut Irham Buana, program tersebut mencakup peningkatan pendidikan, kesehatan, serta bantuan sosial bagi masyarakat yang memenuhi kriteria untuk menerima bantuan.
Ia juga menyampaikan mengenai program perlindungan sosial atau parlinsos yang disebut akan berjalan pada 2027 bagi masyarakat yang masuk dalam desil I dan desil IV.
Irham mengingatkan masyarakat untuk melihat identitas kependudukan digital masing-masing guna mengecek desil data kependudukan mereka.
Warga Tanyakan Bantuan Lansia
Di tengah agenda reses, seorang warga Jalan Batu Putih, Lingkungan 14 bernama Erni menyampaikan persoalan yang menyangkut orangtuanya.
Erni mengatakan, orangtuanya merupakan lansia berusia 76 tahun. Ia kemudian menanyakan prosedur pendaftaran agar orangtuanya dapat memperoleh bantuan sosial bagi lansia.
“Orangtua saya lansia. Umurnya 76 tahun. Bagaimana pendaftarannya agar orangtua saya mendapat bantuan sosial bagi lansia. Apakah kartu keluarga (KK) harus dipisahkan?” tanya Erni.
Pertanyaan tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan keluarga untuk memastikan orangtuanya dapat memperoleh bantuan sosial yang tersedia bagi lansia.
Menanggapi pertanyaan itu, Irham Buana mengatakan, berdasarkan pengetahuannya, kartu keluarga untuk pengajuan bantuan lansia sebaiknya dipisahkan.
“Sepengetahuan saya, untuk bantuan sosial bagi lansia dipecah saja KK-nya,” ujar Irham Buana.
Ia kemudian menjelaskan bahwa bantuan bagi lansia dapat berasal dari pemerintah di tingkat nasional, Pemerintah Kota Medan, maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
“Bantuan lansia ada dari bantuan nasional, Pemerintah Kota Medan dan dari Pemerintah Provinsi. Jadi saran saya, KK-nya dipecah saja,” imbuhnya.
Reses tersebut menjadi ruang bagi warga Kelurahan Pahlawan untuk menyampaikan kebutuhan secara langsung kepada wakil masyarakat di DPRD Sumatera Utara. Aspirasi yang disampaikan mencakup persoalan pembangunan hingga kebutuhan bantuan sosial bagi masyarakat. (Fajaruddin Adam Batubara)
