PILAR MERDEKA – Hari ini, tanggal 25 Oktober adalah Hari Republik Kazakhstan sekaligus peringatan 35 tahun pengesahan Deklarasi Kedaulatan Negara. Sekitar 21 juta rakyat negara itu merayakannya dengan berbagai cara.
Tidak ada keseruan panjat pinang atau lomba makan kerupuk, seperti yang dilakukan kebanyakan rakyat Indonesia saat merayakan hari kemerdekaannya. Tapi bukan berarti masyararkat Kazakhstan tidak antusias.
Setidaknya ada dua ragam keseruan di Hari Republik Kazakhstan. Pertama, event parade patriotik dan flash mob yang mempromosikan kebanggaan dan persatuan nasional. Suasananya benar-benar membangkitkan rasa kebangsaan.
Untuk diketahui, Kazakhstan mendeklarasikan kedaulatannya sebagai bangsa pada tanggal 25 Oktober 1990. Kemudian, merdeka penuh pada tanggal 16 Desember 1991.
Sedangkan, kemerian kedua adalah festival dan pameran budaya yang didedikasikan untuk sejarah nasional, budaya Kazakhstan, dan simbol-simbol negara. Pada hari itu, banyak warga Kazakh mengenakan busana tradisional.
Busana tradisional Kazakhstan yang utama adalah chapan, sejenis jubah panjang untuk pria dan wanita. Kemudian mengenakan takiya (penutup kepala yang sering tidak dilepas). Ciri lain, pakaian wanita umumnya didominasi warna cerah dengan motif bordir.
Perayaan lain adalah upacara resmi dan konser yang dihadiri oleh pejabat pemerintah. Kegiatan yang cukup serius adalah konferensi dan ceramah ilmiah yang menyoroti sejarah Deklarasi dan makna hukumnya.
Bukan hanya itu, seluruh kedutaan besar Kazakhstan di luar negeri juga menggelar seremoni, yang menampilkan presentasi tentang pencapaian modern negara, program budaya, dan tradisi nasional.
Yang tak kalah khidmat adalah dilangsungkannya upacara penghargaan yang menghormati pegawai negeri, tokoh masyarakat, dan filantropis yang telah berkontribusi pada pembangunan bangsa.
Latar Belakang Sejarah
Mari kita kenali lebih dekat negara Kazakhstan. Pada akhir 1980-an, Uni Soviet mengalami transformasi besar-besaran yang dikenal sebagai perestroika, yang mendorong kebangkitan kesadaran nasional di republik-republik Uni Soviet. Banyak republik yang mendambakan kemerdekaan politik dan ekonomi serta pengakuan identitas budaya dan bahasa mereka.
Di tengah situasi politik ini, Dewan Tertinggi RSS Kazakhstan memutuskan untuk merancang sebuah dokumen yang secara hukum akan menegaskan hak rakyat Kazakhstan atas kedaulatan, pemerintahan sendiri, dan sistem hukum yang independen.
Oleh karena itu, pada 25 Oktober 1990, Deklarasi “Tentang Kedaulatan Negara RSS Kazakhstan” diadopsi – menandai tonggak penting dalam perjalanan Kazakhstan menuju kemerdekaan.
Signifikansi Historis Deklarasi
Tahun ini, Kazakhstan merayakan ulang tahun ke-35 pengesahan Deklarasi Kedaulatan Negara. Deklarasi ini membuka cakrawala baru bagi republik ini, memberinya status sebagai peserta independen dalam hubungan internasional. Deklarasi ini memungkinkan negara untuk menentukan arah kebijakan luar negerinya berdasarkan kepentingan nasionalnya sendiri dan untuk secara independen mengatur isu-isu terkait kegiatan ekonomi asing.
Dokumen ini menjadi undang-undang dasar yang mengukuhkan kemerdekaan politik, ekonomi, dan budaya Kazakhstan dalam kerangka Uni Soviet.
Deklarasi Kedaulatan Negara menetapkan bahwa Konstitusi RSS Kazakhstan dan hukum setempat memegang otoritas tertinggi di wilayah Kazakhstan. Deklarasi ini juga menegaskan hak untuk menangguhkan penerapan tindakan Uni Soviet yang melanggar hak kedaulatan republik.
Deklarasi 25 Oktober 1990 menyatakan bahwa wilayah Kazakhstan tidak dapat dibagi dan diganggu gugat, serta mengakui negara tersebut sebagai subjek hukum internasional.
Deklarasi tersebut menegaskan kepemilikan eksklusif republik atas seluruh sumber daya alam, potensi ekonomi, dan ilmiah-teknis, yang membuka jalan bagi Kazakhstan untuk menjalankan kebijakan ekonomi yang independen.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah Kazakhstan, dokumen ini menolak pendekatan berbasis kelas dalam mendefinisikan fondasi sosial negara. Sebaliknya, dokumen ini menyatakan karakter nasional dari kenegaraan.
Deklarasi tersebut menjadi undang-undang penting yang meletakkan dasar bagi pengembangan negara dan sistem hukum Kazakhstan menuju kemerdekaan nasional sepenuhnya.
Makna historisnya terletak pada fakta bahwa deklarasi tersebut memberikan makna nyata bagi konsep kedaulatan negara Republik, mengingatkan bangsa Kazakhstan akan tradisi kenegaraan Kazakhstan yang telah berusia berabad-abad, menekankan prinsip integritas teritorial, dan memproklamasikan pemisahan kekuasaan sebagai landasan fungsi Kazakhstan sebagai negara hukum yang demokratis.
Ketentuan-Ketentuan Pokok Deklarasi
Rakyat dan Kekuasaan
- Untuk pertama kalinya, rakyat Kazakhstan dinyatakan sebagai satu-satunya sumber kekuasaan negara.
- Bangsa ini menentukan struktur politik, sistem pemerintahan, ekonomi, dan pembangunan sosialnya secara independen.
Supremasi Hukum
- Hukum SSR Kazakhstan dinyatakan sebagai otoritas hukum tertinggi di republik ini.
- Hukum dan keputusan Uni hanya berlaku setelah disetujui oleh Dewan Tertinggi RSS Kazakhstan.
- Ini merupakan langkah hukum penting menuju otonomi politik.
Wilayah Negara
- Wilayah RSS Kazakhstan dinyatakan tidak dapat dibagi dan dicabut.
- Setiap pelanggaran terhadap integritas teritorial republik dianggap sebagai pelanggaran kedaulatannya.
Kemandirian Ekonomi
- Republik memperoleh kepemilikan penuh atas sumber daya alam (tanah, tanah di bawahnya, air, udara, flora, dan fauna).
- Hak untuk menetapkan anggaran, sistem perpajakan, dan lembaga keuangannya sendiri dijamin.
- Konsep “milik RSS Kazakhstan” diperkenalkan, yang mencakup kepemilikan negara, koperasi, dan swasta.
Kewarganegaraan
Deklarasi tersebut memperkenalkan kewarganegaraan RSS Kazakhstan, dengan tetap mempertahankan kewarganegaraan persatuan – menandai lahirnya konsep kewarganegaraan Kazakhstan.
Budaya dan Bahasa Nasional
- Kebangkitan bahasa, budaya, dan warisan spiritual Kazakh dicanangkan sebagai prioritas nasional.
- Bahasa Kazakh ditetapkan sebagai bahasa negara, sementara bahasa Rusia tetap berstatus sebagai bahasa komunikasi antaretnis.
Hubungan Internasional
Republik ini memperoleh hak untuk menjalin hubungan ekonomi dan budaya dengan negara lain, berpartisipasi dalam organisasi internasional, dan menandatangani perjanjian dengan negara lain.
Tentara dan Keamanan
- RSS Kazakhstan mendeklarasikan haknya untuk membentuk angkatan bersenjatanya sendiri guna melindungi kedaulatan dan menjaga ketertiban umum.
Dengan demikian, Deklarasi tersebut menjadi dokumen politik dan hukum fundamental yang meletakkan dasar bagi Kazakhstan yang merdeka dan modern.
Dari Kedaulatan Menuju Kemerdekaan
Pada bulan Desember 1991, Kazakhstan menyaksikan berbagai peristiwa penting bagi perkembangan negara di masa depan. Pada tanggal 1 Desember, pemilihan presiden nasional pertama diselenggarakan, dan pada tanggal 10 Desember, Undang-Undang “Tentang Perubahan Nama Republik Sosialis Soviet Kazakhstan” disahkan, yang secara resmi menyetujui nama baru – Republik Kazakhstan.
Pada tanggal 16 Desember di tahun yang sama, Undang-Undang “Tentang Kemerdekaan Negara Republik Kazakhstan” memproklamasikan negara tersebut sebagai negara merdeka dengan sistem pemerintahannya sendiri, sistem ekonomi yang mandiri, angkatan bersenjata, dan kewarganegaraan tunggal.
Proklamasi kemerdekaan Republik Kazakhstan menjadi titik balik dalam sejarah bangsa Kazakhstan. Kazakhstan menjadi anggota penuh komunitas internasional.
Sejak saat itu, era baru dimulai dalam sejarah Kazakhstan — era pembangunan yang mandiri, yang memungkinkan terwujudnya sepenuhnya kepentingan rakyat yang mendiami negara kita.
Makna Hari Raya Kontemporer
Setelah diberlakukan kembali pada tahun 2022, Hari Republik Kazakhstan telah menjadi salah satu simbol utama kenegaraan. Hari ini bukan sekadar tanggal, tetapi juga tonggak sejarah dalam penentuan nasib sendiri bangsa, yang mengingatkan warga negara akan awal dari identitas nasional yang baru.
Tiga setengah dekade setelah diadopsinya Deklarasi Kedaulatan Negara, prinsip-prinsip yang tercantum dalam tujuh belas ketentuannya tidak kehilangan relevansinya – prinsip-prinsip tersebut terus berfungsi sebagai prinsip-prinsip fundamental bagi pembangunan negara dan masyarakat yang berkelanjutan.
Prinsip-prinsip tersebut antara lain:
- Penegasan nilai-nilai kemerdekaan, persatuan, dan tanggung jawab kewarganegaraan;
- Memupuk rasa patriotisme di kalangan generasi muda;
- Mengakui kontribusi tokoh masyarakat, cendekiawan, penulis, dan politisi yang berperan dalam memperkuat kedaulatan;
- Mengkonsolidasi masyarakat di sekitar cita-cita stabilitas dan kesejahteraan.
Pembangunan bangsa di Kazakhstan terus berlanjut, tercermin dalam reformasi komprehensif dan proses modernisasi yang mencakup semua aspek kehidupan publik.
Perwujudan modern dari semangat dan isi Deklarasi Kedaulatan Negara adalah komitmen teguh Kazakhstan untuk membangun negara yang adil, kuat, dan aman.
Kutipan
“Deklarasi Kedaulatan Negara Kazakhstan membuka jalan menuju Kemerdekaan kita yang suci. Oleh karena itu, dokumen ini memiliki makna historis yang penting. Tahun ini, kita merayakan Hari Republik dengan cara baru, dan hari ini telah ditetapkan sebagai hari libur nasional. Saya yakin upaya ini akan didukung secara luas di masyarakat kita dan akan menjadi tradisi yang baik.”
– Kassym-Jomart Tokayev, Presiden Republik Kazakhstan
Dari pidato ucapan selamat Kepala Negara, yang dipublikasikan di situs web resmi akorda.kz, 25 Oktober 2022, Astana. (terjemahan tidak resmi)
Hari Republik merupakan simbol agung terwujudnya impian kemerdekaan rakyat kita yang telah berlangsung berabad-abad. Hari raya ini mengingatkan kita bahwa melalui persatuan dan solidaritas, bangsa kita senantiasa mampu mengatasi segala tantangan dan cobaan. Melanjutkan warisan leluhur, kita terus menjaga dan memperkuat persatuan nasional, menghormati dan menjaga kedaulatan kita dengan penuh rasa hormat.
– Kassym-Jomart Tokayev, Presiden Republik Kazakhstan
Dari pidato ucapan selamat Kepala Negara, yang dipublikasikan di situs web resmi akorda.kz, 25 Oktober 2023, Astana. (terjemahan tidak resmi).
