MEDAN, PILAR MERDEKA – Massa Pengurus Wilayah (PW) Kesatuan Aksi Mahaiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar aksi unjuk rasa damai di DPRD Sumatera Utara, Senin (21/9).
Di aksi unjuk rasa itu, dalam pernyataan sikapnya, Ketua Umum KAMMI Sumatera Utara Irham Sadani Rambe, SH dan Sekretaris Umum KAMMI Sumatera Utara Muhammad Haryono, SH menyarankan agar anggaran wawasan kebangsaan (wasbang), sosialisasi peraturan daerah (sosper) dan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Sumatera Utara dibuka secara transparan.
“Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran tersebut direncanakan, digunakan, siapa penerima manfaatnya serta bagaimana pertanggungjawabannya. PW KAMMI Sumatera Utara secara khusus meminta pemeriksaan terhadap anggaran sosper, wasbang dan pokir yang berkaitan dengan anggota DPRD Sumatera Utara berinisial ARS, AH, di priode 2019-2024 serta 2024 saat ini,” tegas Irham Sadani dan Haryono.
Verifikasi Terbuka
Di aksi unjuk rasa itu. PW KAMMI Sumatera Utara juga mengkritik proses pemilihan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara priode 2026-2029, yang menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait transparansi, keterbukaan, independensi, kepatuhan terhadap ketentuan hukum serta legitimasi prosedural.
“Apakah MYs benar-benar memenuhi syarat nonpartisan sebagaimana dipersyaratkan UU Penyiaran?” PW KAMMI Sumatera Utara meminta agar penetapan MYs ditinjau kembali sampai seluruh persoalan independensi, status nonpartisan, kompetensi dan proses pemilihannya memperoleh kejelasan berdasarkan dokumen dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Lakukan verifikasi terbuka terhadap persyaratan nonpartisan dan kompetensi seluruh calon. Khususnya terhadap MYs,” ujar Irham dan Haryono di pernyataan sikapnya.
PW KAMMI Sumatera Utara, terang Irham dan Haryono, menolak setiap bentuk proses pemilihan KPID Sumatera Utara yang dilaksanakan secara tertutup, tidak transparan, tidak memberikan ruang pengawasan publik.
Aksi unjuk rasa massa PW KAMMI Sumatera Utara diterima Kesubbag Humas Informasi dan Publikasi Sekretariat DPRD Sumut M. Sofyan Tanjung.
Sofyan menjelaskan seluruh aspirasi
dari massa PW KAMMI Sumatera Utara segera disampakan dan dilaporkan ke Pimpinan DPRD Sumatera Utara.
“Secara administrasi, tuntutan dan pernyataan sikap serta seluruh aspirasi dari adik-adik PW KAMMI menjadi laporan saya dan segera saya sampaikan dan laporkan ke pimpinan DPRD Sumatera Utara,” ungkap Sofyan. (Fajaruddin Adam Batubara)
