BOGOR, PILAR MERDEKA – Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa (HPS) Bawaslu Kota Bogor, Firman Wijaya, S.H., M.H., melakukan kunjungan ke Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kota Bogor, Senin (5/10/2026).
Kunjungan yang berlangsung di Jalan Duta Kencana 2, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Bawaslu dengan partai politik di Kota Bogor.
Kedatangan jajaran Bawaslu Kota Bogor disambut langsung Ketua DPC PKN Kota Bogor, Radhar Eko Laksono, bersama jajaran pengurus partai.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah hal terkait hubungan kelembagaan, komunikasi antara penyelenggara pemilu dan partai politik, serta pentingnya membangun koordinasi yang baik untuk mendukung proses demokrasi di Kota Bogor.
Pertemuan ini juga sejalan dengan upaya Bawaslu Kota Bogor dalam memperkuat komunikasi dengan partai politik.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPC PKN Kota Bogor, Radhar Eko Laksono, menyampaikan pandangannya mengenai peran Bawaslu.
Menurutnya, Bawaslu tidak semata-mata harus diposisikan sebagai lembaga yang melakukan penindakan terhadap peserta pemilu, tetapi juga memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan dan pemahaman mengenai aturan kepemiluan.
“Sudah saatnya Bawaslu tidak menempatkan dirinya sebagai polisi yang semata-mata mengeksekusi peserta pemilu karena perilakunya yang tidak memenuhi sopan santun sebagai peserta maupun terhadap pelanggaran-pelanggaran lain yang jelas tidak sesuai dengan peraturan yang ada,” ujar Radhar.
Ia berharap Bawaslu dapat memberikan informasi dan pendidikan mengenai aturan kepemiluan secara tepat, adil, dan mudah dipahami oleh peserta pemilu.
“Bawaslu harus bisa memberikan pendidikan dan menginformasikan aturan-aturan yang sudah ada secara presisi dan adil serta menghilangkan kesan menjadi institusi eksekutor tebang pilih. Dan terkesan bisa diatur hanya untuk kepentingan sementara,” katanya.
Radhar juga menekankan pentingnya peran Bawaslu dalam menjaga integritas proses demokrasi sekaligus mendorong lahirnya calon-calon legislator yang berkualitas.
“Bawaslu harus ikut bertanggung jawab terhadap integritas yang dia janjikan dan bersama dengan partai melahirkan calon-calon legislator yang berkualitas, jujur dan bertanggung jawab,” tambahnya.
Radhar berharap komunikasi dan koordinasi antara DPC PKN Kota Bogor dengan Bawaslu dapat terus terjalin secara baik dan berkesinambungan.
Menurutnya, komunikasi yang terbuka diperlukan agar berbagai persoalan yang berkaitan dengan kepemiluan dapat dibahas dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Bawaslu Kota Bogor dalam berbagai kegiatan pemutakhiran data partai politik menekankan pentingnya data kepengurusan yang akurat, mutakhir, serta sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
Bawaslu juga menyebut komunikasi dengan partai politik sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola demokrasi yang transparan dan akuntabel. (Agus)
