LAMTIM, PILAR MERDEKA— Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Timur resmi menggelar kick-off penyelenggaraan Layanan Terpadu Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) yang Responsif Gender melalui Migrant Worker Resource Center (MRC) Kabupaten Lampung Timur di Mal Pelayanan Publik (MPP) Sukadana, Kamis (24/9/2026).
Kehadiran MRC menjadi bagian dari upaya memperkuat layanan pelindungan PMI sejak tahap persiapan, penempatan, hingga setelah bekerja. Layanan tersebut diharapkan lebih terintegrasi dan mudah diakses oleh calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, serta keluarga Pekerja Migran Indonesia.
Wamen P2MI, Dzulfikar Ahmad Tawalla mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menghadirkan MRC. Menurutnya, layanan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) perlu dibangun sebagai satu ekosistem sejak seseorang memutuskan bekerja ke luar negeri.
“Bapak Presiden menekankan kepada kita bahwa pelindungan itu harus dilihat dalam satu ekosistem. Mulai dari penyiapannya, proses pelatihan, pemenuhan dokumen, sampai dengan proses penempatan,” ujar Dzulfikar.
Pelindungan, paparnya, tidak hanya dilakukan ketika Pekerja Migran Indonesia menghadapi persoalan di negara penempatan. Informasi yang benar, pelatihan, kelengkapan dokumen, dan pemahaman terhadap perjanjian kerja menjadi bagian penting dalam proses persiapan.
“Kalau dokumennya siap, kemudian perjanjiannya transparan, lalu kemudian pelatihan skill dan bahasanya juga terpenuhi, itu sudah 90 persen dari total upaya pelindungan yang kita lakukan,” ujarnya, dilansir Humas KP2MI.
MRC Pusat Layanan Terpadu
MRC Kabupaten Lampung Timur menjadi salah satu simpul layanan informasi dan pendampingan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Layanan tersebut mencakup informasi peluang kerja, administrasi kependudukan, dokumen perjalanan, pemeriksaan kesehatan, serta informasi proses penempatan dan pelindungan.
Dukungan lintas instansi turut disiapkan dalam penyelenggaraan layanan tersebut. Pemerintah daerah mendukung pelayanan administrasi dan kependudukan, sementara pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan melalui rumah sakit daerah dan fasilitas kesehatan lainnya.
Dengan konsep layanan terpadu, masyarakat diharapkan dapat mengakses berbagai kebutuhan persiapan bekerja ke luar negeri melalui layanan yang lebih terkoordinasi.
Pelindungan PMI Responsif Gender
Penyelenggaraan MRC Lampung Timur juga menerapkan prinsip responsif gender dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman perempuan maupun laki-laki yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia.
Pendekatan tersebut mencakup kesetaraan akses terhadap informasi, pelayanan, dan pelindungan, dengan mempertimbangkan latar belakang, kondisi keluarga, jenis pekerjaan, serta kebutuhan PMI yang beragam.
Keterlibatan organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan turut memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan layanan yang inklusif.
“Kami sangat berharap pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi lainnya ikut mengikuti jejak yang dilakukan oleh Bupati Lampung Timur,” ujar Dzulfikar.
Program SMK Go Global
Selain MRC, KP2MI mendorong peningkatan kompetensi calon Pekerja Migran Indonesia asal Lampung Timur melalui program SMK Go Global. Tahun depan, Lampung Timur disiapkan memperoleh kuota sekitar 2.000 peserta.
“Sebagai bentuk apresiasi dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atas inisiatif berdirinya MRC ini, tahun depan Lampung Timur disiapkan kuota SMK Go Global sebanyak kurang lebih 2.000 orang,” ungkapnya.
Program tersebut diarahkan untuk menyiapkan calon Pekerja Migran Indonesia sesuai kebutuhan pasar kerja internasional, terutama dari sisi keterampilan dan kemampuan bahasa.
“Yang menjadi kunci adalah bahasa. Kalau mau ke Jepang, minimal kursus sampai N4, dengan waktu persiapan sekitar enam sampai delapan bulan,” jelas Wamen.
Selain kompetensi, calon Pekerja Migran Indonesia juga perlu mempersiapkan aspek fisik, mental, dokumen, dan visi sebelum bekerja di luar negeri.
“Yang utama mereka siap kompetensinya, siap fisik, siap mental, dan yang utama juga siap dokumen serta siap visinya,” tegasnya.
Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah
Keberadaan MRC Lampung Timur menjadi bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan mitra internasional dalam memperkuat ekosistem pelindungan PMI.
Dzulfikar berharap model layanan tersebut dapat diterapkan di daerah lain yang menjadi kantong Pekerja Migran Indonesia sehingga masyarakat memiliki akses informasi dan layanan yang memadai sebelum bekerja ke luar negeri.
“Kesuksesan di penyiapan itu sudah menjamin 90 persen dari upaya-upaya pelindungan yang dilakukan oleh pemerintah,” ujarnya.
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia juga mencakup fase setelah pekerja menyelesaikan masa kerja dan kembali ke daerah asal. KP2MI melalui fungsi pelindungan dan pemberdayaan berupaya memastikan PMI mendapatkan pendampingan ketika menghadapi persoalan sekaligus dukungan untuk membangun kehidupan setelah kembali ke Indonesia.
“Pelayanan itu ada dua. Yang pertama mengeluarkan orang dari kesedihan, dan yang kedua memasukkan kebahagiaan ke dalam hati setiap manusia,” tuturnya.
Aspek pelindungan mencakup penanganan berbagai persoalan Pekerja Migran Indonesia, termasuk masalah kesehatan, kecelakaan kerja, dan hubungan kerja. Sementara pemberdayaan diarahkan untuk menjaga ketahanan keluarga dan ekonomi Pekerja Migran Indonesia setelah kembali ke tanah air.
“Purna-purna Pekerja Migran Indonesia yang datang ke Indonesia harus kembali ke kampung halamannya dengan ketahanan keluarga dan ketahanan ekonomi yang tetap terjaga,” ujarnya. (*/di)
