JAKARTA, PILAR MERDEKA – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, bahwa sistem presidensial 20 persen tidak menciptakan koalisi rasional, tetapi koalisi irasional lebih banyak.
“Karena semua ingin memenuhi tiket 20 persen, sehingga berkumpullah orang-orang yang banyak anomalinya seperti di koalisi perubahan ada dua partai yang masih di dalam kabinet, ikut programnya Pak Jokowi (Joko Widodo), tapi menyebut dirinya antitesis Pak Jokowi dan mengusung perubahan,” kata Fahri Hamzah dalam Gelora Talks bertema ‘Sah! Prabowo-Gibran: Membaca Peluang dan Tantangannya’, Rabu (25/10/2023) sore.
Demikian juga dengan PDIP yang tetap menyebut kelanjutan dari pemerintahan Jokowi, tetapi tidak berada dalam Koalisi Indonesia Maju.
“Harusnya mereka secara rasional menyusun langkah persaingan politik, tetapi muncullah hal-hal yang tidak rasional yang bersifat simbolik,” katanya.
Hal itu terjadi, karena memang sistemnya tidak mengatur, seperti tidak adanya debat calon presiden (capres) yang dilakukan sejak awal oleh para ketua umum partai atau juru bicara.
“Inilah problematik kita sekarang, sehingga menciptakkan hal-hal tidak rasional dan simbolik. Sejak awal kami sudah mengusulkan agar konstetasi ini berbasis kabinet, koalisi besar 2019-2024 antara yang sedang berkuasa melawan siapa penantangnya. Kan akan lebih asyik sekali pertarungan kalau begitu,” katanya.
Namun, disayangkan koalisi besar yang menggagas bersatunya Jokowi-Prabowo tersebut, sekarang terpecah menjadi tiga capres, yakni pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
“Karena memang sudah pecah tiga, dan mungkin bisalah yang sebelah disebut sebagai penantang. Bagusnya setelah menyebut dirinya penantang keluar dari kabinet dan betul-betul menantang jalannya pemerintahan,” katanya.
Karena itu, Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menilai keinginan untuk rekonsiliasi dan keberlanjutan pemerintahan Jokowi ada di pundak pasangan Prabowo-Gibran, bukan di pasangan Ganjar-Mahfud, apalagi pasangan Anies-Muhaimin.
“Mudah-mudahan para pengamat bisa mengkritisi situasi ini, karena memang alur dari cara berpikir pembentukannya kira-kira seperti itu. Ada sisi rasionalnya dan ada sisi irasionalnya. Politik itu memang tidak pernah sepenuhnya rasional, karena variabel-variabelnya begitu banyak dan kompleks,” ujarnya.
Fahri menegaskan, apabila Partai Gelora masuk ke Senayan, akan lakukan pembenahan sistem pemilu, terutama yang mengatur soal treshold 20 persen.
Namun, bukan hanya itu juga yang harus dibenahi misalnya, partai pendukung yang tidak mempunyai tiket, tetapi mendukung salah satu pasangan capres, harus dimasukkan ke dalam kertas suara.
“Kami sudah tidak bisa mengusung capres sendiri, kita mendukung pun di kertas suara tidak ada. Logo Partai Gelora tidak ada, kan aneh. Padahal kita mendukung Prabowo-Gibran, tapi di kertas suara tidak ada Partai Gelora. Inilah bagian dari konsekuensi dari situasi politik sekarang dan harus kita terima. Hal-hal inilah yang kita perjuangkan untuk dilakukan perubahan Sistem Pemilu,” tegas Fahri.
Fahri mengatakan, sebagai partai politik yang mengusung gagasan dan narasi, Partai Gelora membuka ruang dialog untuk beragumen mengenai ideologi seperti menggelar diskusi Gelora Talks setiap pekan yang kini telah memasuki episode ke-109 dengan mengundang berbagai narasumber yang berkompeten.
“Gelora Talks itu bagian dari kontribusi kami untuk memberikan pencerahan kepada publik. Jadi ketika ada partai beragumen tentang ideologi, maka dia harus punya keberanian untuk membuka dialog yang substantif ya tentang formulasi apa sistem yang kita tawarkan,” ujarnya.
Fahri berharap nantinya Partai Gelora dapat membentuk satu fraksi, sehingga dialog-dialog tentang ideologi akan semakin diintensifkan, termasuk dialog mengenai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang ideal.
“Sekarang kita sudah punya tiga pasang, ya enam orang itu semuanya itu diselimuti oleh banyak hal yang tidak ideal, tetapi sudah kita putuskan. Mudah-mudahan akan membuka jalan ke depan untuk menghasilkan satu perubahan yang baik secara bertahap,” pungkasnya.
Eksperimen Politik
Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik, FISIP Universitas Indonesia (UI) Hurriyah mengatakan, banyak eksperimen politik yang diuji coba untuk memenangkan kotestasi di 2024, karena kompetisi ketidakpastiannya sangat tinggi.
“Tidak ada satupun calon yang hari ini mampu men-secure-kan, mengamankan 50% suara. Semuanya kalau kita lihat , di kisaran 30-20 persen. Akhirnya partai nyoba ini, nyoba itu, semua nggak ada jaminan berhasil. Mau di Prabowo, Ganjar, Anies semua sekedar asumsi mau mendulang suara, itu bagian dari eksperimen politik,” kata Hurriyah.
Hurriyah jutsru mengkwatirkan para capres akan menggunakan kembali politik identitas untuk mendulang suara, karena ketidakpastian kompetisinya begitu tinggi.
“Kekhawatiran saya ketika ketidakpastiannya begitu tinggi kompetisinya begitu sengit. Politik identitas dipakai sebagai cara terakhir untuk memainkan emosi masa. Kita perlu berkomitmen serius sekali, agar kasus 2019 tidak terjadi lagi. Cukup Pemilu 2019 yang kita rusak,” katanya.
Hurriyah meminta semua capres dan partai politik berkomitmen untuk tidak memainkan lagi politik identitas, terlepas dari semua kelebihan dan kelemahan pasangan capres-cawapres yang ada.
“Pemilu 2024 jangan dirusak lagi seperti seperti Pemilu 2019. Semua calon yang bertarung hari ini, terlepas dari kelebihan dan kelemahan masing-masing, semua partai dan capres untuk tidak mempolitisasi politik, terutama identitas agama dan identitas etnis lagi di Pemilu sekarang,” pintanya.
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik, FISIP UI mengatakan, eksperimen mengusung anak muda di Pilpres 2024 bisa menjadi batu uji bagi partai politik untuk mendorong mereka maju di Pilkada.
“Partai mengusung anak-anak muda di pencalonan di dalam semua Pemilu, tidak hanya Pileg atau Pilpres, tetapi Pilkada. Partai bisa mendorong kadernya, yang anak muda, apakah mereka dipilih karena seorang aktivis atau ada hubungan kekerabatan dengan elite tertentu. Saya kira ini bisa diuji hari ini,” katanya.
Ajang Pembuktian
Sedangkan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, pengusungan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024, bisa menjadi pembuktian bagi PDIP, apakah menjadi Partai ID atau partai yang memilih ideologi atau tidak.
“Kan Pak Prabowo ini sudah dua kali Pilpres kalau di Jawa Tengah, maka diambillah Gibran agar bisa merebut suara di Jawa Tengah. Karena Prabowo sudah bolak-balik ke Jawa Tengah, bahkan mendirikan posko pemenangan suaranya tidak berubah 18 persen,” kata Pangi.
Menurut dia, Prabowo memahami betul peta politik di Jawa Tengah dengan menggandeng Jokowi melalui Gibran, maka suara PDIP dan Ganjar bisa dipecah dan berpindah ke Prabowo.
“Dengan mengambil Gibran, Jawa Tengah bisa di split suaranya, dan bisa terbelah. Sehingga PDIP di kandang banteng di Jawa Tengah tidak akan menang, karena ada efek Jokowi yang signifikan,” katanya.
Efek Jokowi yang akan menggerus suara PDIP dan Ganjar di Jawa Tengah ini, kata Pangi, juga akan menjadi ajang pembuktian bagi PDIP, sebagai partai yang memiliki ideologi atau tidak. Sehingga apakah benar yang bekerja adalah ideologi partai dan mesin partai, bukan efek calon yang diusung.
“Kan PDIP selalu mengklaim sebagai partai ideologi, bukan karena efek Jokowi hanya 9-13 persen, selebihnya karena kedekatan psikologis kader, ideologi Soekarno. Ini waktu yang tepat untuk pembuktian, apakah memilih figur atau ideologi,” katanya.
Jadi Efek saat ini, lanjut Pangi, menjadi pembelanjaran buat semua, apakah semua calon yang diusung PDIP di Jawa Tengah di semua tingkatan yang dikatakan tidak pernah kalah seperti klaim PDIP itu terjadi di Pilpres 2024 atau tidak.
“PDIP ini kan selalu mengatakan, Jokowi itu bukan siapa-siapa. Mereka mengatakan semua calon yang diusung di Jawa Tengah mau capres atau gubernur yang elektablitasnya rendah sekalipun akan menang. Nah, Jokowi Efek ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, bagi PDIP dan Jokowi sendiri, apakah benar Jokowi menjadi magnet elektoral yang tinggi. Inilah waktu yang tepat pembuktiannya,” pungkasnya. (*/Mons)
