MEDAN, PILAR MERDEKA – Ketua Komisi E, DPRD Sumatera Utara (Sumut) H. Muhammad Subandi, ST, MM mengatakan lahan sekolah SMA, SMK dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Sumut yang berada di lahan perkebunan milik negara dan swasta perlu diselesaikan.
“Persoalan lahan sekolah yang berada di lahan perkebunan perlu segera diselesaikan secepatnya. Jangan lama-lama lagi diselesaikan,” ujar H.Muhammad Subandi.
Hal itu disampaikan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan seluruh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Kepala Sekolah, pihak PTPN Regional – II, perwakilan PT KAI, Dinas Lingkungan Hidup Sumut, Kehutanan Sumut, PT Lonsum, PT Socfindo, PT Inalum dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Rapat dengar pendapat berlangsung di aula – I Gedung DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Kamis (7/5)
Anggota Komisi E, DPRD Sumut Mikail T Parlindungan Purba, dr Mustafa Kami Adam dan Fajri Akbar hadir di rapat itu.
Untuk menyelesaikan lahan sekolah itu, kata Muhammad Subandi, kita perlu satu visi dan misi karena Presiden Prabowo sedang giat-giatnya membangun sumber daya manusia (SDM).
“Dalam membangun SDM. Pemerintah kini telah menyiapkan terobosan-terobosan dan strategi. Mulai dari sekolah rakyat, sekolah garuda dan sekolah terintegrasi agar Indonesia emas tahun 2045 terwujud,” ujarnya.
Subandi mengungkapkan sekarang ini, lahan-lahan sekolah kita banyak berhubungan dengan lahan PTPN. PTPN ini BUMN.
“Sebanyak 50 sekolah di Sumut terdiri dari SMA, SMK dan SLB kini bermasalah karena lahannya berada di lahan PTPN dan perkebunan swasta. Karena lahan sekolah itu berada di lahan perkebunan akibatnya sekolah itu tidak berkembang dan sulit mendapat bantuan program revitalisasi,” ungkapnya lagi.
Subandi menjelaskan akibat dari lahan sekolah itu berada di lahan perkebunan. Program revitalisasi untuk sekolah seperti di gantung. Di gantung tapi tak bertali.Program revitaisasi terkendala. Akhirnya kondisi sekolah di Sumut memprihatinkan.
“PTPN, kok begitu sulit sekali melepaskan lahan sekolah yang berada di lahannya. Ini kesemua demi mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Seharusnya pimpinan PTPN membantu. Jangan Kepala Sekolah yang berangkat ke Jakarta menemui pemegang saham,” sarannya.
Pihak BPN Sumut, himbau Subandi, mohon bantu sekolah-sekolah yang lahannya berada di lahan perkebunan. “Kasih diskresi kepada sekolah-sekolah,” sarannya lagi.
Di rapat dengar pendapat itu. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumut Wilayah – III Salman menyatakan sebanyak 11 sekolah di daerahnya berada di lahan PTPN II, PTPN III dan PTPN IV. “Satu sekolah berada di lahan PT Lonsum dan satu sekolah lagi berada di lahan PT Cipta Raja, Silindak,”terangnya.
Anggota Komisi E, DPRD Sumut Mikail T Parlindungan Purba berharap agar PTPN segera menyelesaikan persoalan lahan sekolah-sekolah itu. “Tolong PTPN, untuk sekolah segera selesaikan lahannya,” harap Mikail. (Fajaruddin Adam Batubara)
